by Sholahuddin Al Ayyubi - Espos.id News - Sabtu, 28 September 2024 - 21:22 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi hakim,(JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Espos.id, JAKARTA – Hakim se-Indonesia berencana menggelar cuti massal dan melakukan aksi mogok sidang selama sepekan pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Mereka menggelar aksi tersebut karena gaji pokok yang dinilai tidak layak karena tak kunjung disesuaikan selama 12 tahun terakhir.
Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim se-Indonesia, Fauzan Arrasyid, mengemukakan bahwa saat ini aturan gaji pokok para hakim masih disamakan dengan aturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, hal tersebut akan berdampak pada penghasilan para hakim ketika masuk masa pensiun, karena ketika pensiun para hakim hanya akan menerima gaji pokok.
"Saat ini besaran gaji pokok memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tunjangan jabatan, ketika seorang hakim pensiun, dia penghasilan pensiunnya juga akan turun drastis, mengingat ketika pensiun hanya memperhitungkan gaji pokok dari hakim yang bersangkutan," tuturnya di Jakarta dalam siaran pers, dikutip Sabtu (28/9/2024).
Menurut dia, selain harus mengacu pada angka inflasi dan harga emas, penyesuaian gaji pokok dan tunjangan para hakim juga harus mempertimbangkan besaran insentif yang cukup. Hal tersebut menurutnya, bertujuan untuk menarik individu berkualitas agar berminat mendaftarkan diri menjadi hakim di masa depan.
"Penghasilan hakim harus bersaing dengan kantor hukum ternama, perusahaan BUMN, atau Perusahaan Multinasional," katanya.
Dia menjelaskan bahwa gaji pokok serta tunjangan para hakim tidak pernah ada penyesuaian sejak 12 tahun yang lalu, hal itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.
"Tanpa kesejahteraan yang memadai, para hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Ribuan Hakim Ancam Cuti Massal Imbas 12 Tahun Gaji Tak Naik