by Insetyonoto Jibi Solopos - Espos.id News - Sabtu, 8 Juni 2013 - 03:41 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
SEMARANG -- DPRD Jateng melalui Komisi A Bidang Pemerintahan, akan meminta klarifikasi alasan eksekutif memilih untuk membeli mobil dinas (mobdin) baru.
Anggota Komisi A DPRD Jateng, Arif Awaludin, mengatakan pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi/Pemprov) Jateng supaya menjelaskan argumennya bahwa membeli mobdin baru lebih hemat dibandingkan menyewa.
“Pelaksana tugas [Plt] Sekda Pemprov Jateng [Sri Puryono] supaya mengklarifikasi pernyataannya bahwa membeli mobdin baru lebih hemat,” katanya kepada Esposin di Semarang, Jumat (7/6/2013).
Sebab, kata dia, dulu saat Komisi A memutuskan dalam APBD 2012 untuk menyewa dalam pengadaan mobdin untuk mendukung operasional anggota DPRD dan pejabat Pemprov Jateng lebih hemat dibandingkan membeli mobdin baru.
Dengan menyewa, maka Pemprov Jateng tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran dana biaya perawatan atau pemeliharaan mobdin setiap tahun.
“Anggaran perawatan atau pemiliharaan mobdin sekitar Rp4 miliar sampai Rp5 miliar per tahun,” kata Ketua FPKS DPRD Jateng ini.
Untuk itu, lanjut Arif, Komisi A akan meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Sri Puryono sebelum membahas anggaran pengadaan pembelian mobdin baru senilai Rp20 miliar pada APBD Jateng 2013 perubahan.
Plt Sekda Pemprov Jateng, ujar dia, supaya menjelaskan pada pembahasan kebijakan umum anggaran [KUA] dan perhitungan plapon anggaran sementara (PPAS) APBD Jateng 2013 perubahan.
“Pembahasan KUA dan PPAS APBD Jateng 2013 perubahan rencananya pada pertengahan Juni mendatang,” ungkapnya.
Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jateng, Bambang Eko Purnomo, alasan yang disampaikan Plt Sekda Pemprov Jateng, Sri Paryono bahwa menyewa lebih boros dibanding membeli mobdin tidak masuk akal.
Sebab, lanjut dia, sebagian besar badan usaha milik negara (BUMD) dan badan usaha milik negara (BUMN) memilih menggunakana cara sewa untuk mobdin.