by Tim Solopos - Espos.id News - Jumat, 1 Oktober 2021 - 07:20 WIB
Esposin, SOLO — Koran Solopos Hari Ini, Jumat (1/10/2021) mengulas tentang PPN sembako batal sebagai bahasan utama.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan barang kebutuhan pokok dan jasa pendidikan akan mendapatkan fasilitas pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).
Hal ini disampaikan oleh anggota staf khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam akun Twitternya,@prastow, Kamis (30/9/2021).
"Pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah, maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," katanya.
"Pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah, maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," katanya.
Pernyataan Yustinus tersebut seiring kesepakatan pemerintah dan DPR untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR.
Baca Juga: Bantah Formula E Pemborosan, Pemprov DKI Singgung Mandalika
Sinergi dalam program prioritas Kampus UMKM Bersama dan Program #BangkitBersama GoTo diharapkan jadi salah satu bentuk keberpihakan kepada produk lokal. Serta menjadi jembatan untuk mendukung perluasan ekosistem digital UMKM yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Peluncuran program diresmikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, CEO Grup GoTo dan CEO GoTo Financial Andre Soelistyo, serta CEO dan Founder Tokopedia William Tanuwijaya. Peresmian ini juga dihadiri Komisaris Utama GoTo Garibaldi Thohir dan Komisaris GoTo Wishnutama Kusubandio.
Kampus UMKM Bersama adalah program kolaborasi OJK, pelaku start-up, industri jasa keuangan, dinas atau stakeholders terkait, dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Tujuannya memberikan pelatihan secara end-to-end kepada kelompok UMKM. Harapannya mereka siap naik kelas dan go-global.
Baca Juga: Mandalika, Sirkuit Terindah di Dunia? Ini Faktanya
Pada Juli lalu, lonjakan kasus dilatarbelakangi temuan varian Delta yang diketahui lebih mudah menular. “Protokol kesehatan harga mati. Capaian vaksinasinya tinggi, kalau tidak protokol kesehatan ya akan jebol lagi. Kuncinya di kita, masyarakat,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, kepada wartawan, Rabu (29/9/2021). Ia menyebut pemerintah tetap menyiapkan sarana-prasarana, alat medis, dan tenaga kesehatan masih terus siaga kendati kasus turun.
Potensi lonjakan kasus bisa muncul dari sejumlah pelonggaran yang direncanakan pemerintah dalam waktu dekat. Di antaranya, pelaksanaan resepsi pernikahan dan konser musik, maupun event sejenis yang mengundang kerumunan. “Kalau diatur duduknya tanpa jaga jarak, tidak pakai masker, ya sangat mengkhawatirkan memunculkan kasus baru. Kami tetap standby, jangan sampai momen Juli itu terjadi lagi. Oksigen kurang, kamar kurang, sampai banyak yang meninggal dunia di IGD (instalasi gawat darurat),” bebernya.
Pada lonjakan gelombang kedua lalu, jumlah tempat tidur isolasi diperbanyak hingga lebih dari seribu unit. Padahal pada hari-hari biasa hanya separuh dari angka itu. Bahkan, pada lonjakan gelombang pertama, jumlah tempat tidur tak sampai seribu unit. “Kami kan enggak ingin kejadian serupa terulang lagi. Boleh dibilang lonjakan gelombang kedua lebih buruk dari gelombang pertama. Semoga kalaupun nanti datang gelombang ketiga, kami sudah lebih siap secara alat dan tenaga kesehatan (nakes),” jelas Ning.