Presiden Jokowi menganggap Indonesia memiliki terlalu banyak peraturan yang tidak berdampak positif dan tumpang tindih.

Esposin, NUSA DUA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Indonesia memiliki peraturan terlalu banyak yang tidak memberikan dampak positif. Namun, sebaliknya banyaknya aturan justru menyebabkan ketidakteraturan.

Pene?gasan itu disampaikannya di hadapan sekitar 1.000 orang Notaris dari Indonesia dan luar negeri yang mengikuti Seminar Internasional dan Rapat Steering Commitee UINL Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua.

?"Harus ingat negara ini terlalu banyak aturan. Sudah kita hitung ada 42.000 regulasi. Ada tumpang tindih, ada menghambat, ada pusat, kementerian, di daerah. Inilah negara kita negara penuh peraturan, dikit-dikit diatur justru menjadi tidak teratur," paparnya. Jumat (8/9/2017).

Untuk itu, Presiden Jokowi akan mengajak notaris untuk mengevaluasi peraturan yang menggangu dan menghambat perizinan bagi investasi dan dunia usaha. Notaris diajak karena dinilai paham dengan kondisi di lapangan disebabkan sering bersentuhan dengan perizinan.

Diharapkan nantinya akan ada percepatan perizinan dari evaluasi peraturan dengan para notaris. Dia menilai banyaknya perizinan yang ada saat ini muncul karena sebenarnya hanya berupa persyaratan perizinan tetapi dibuatkan perizinan lagi.

"Pokoknya tidak perlu peraturan dibuatkan peraturan. Inilah pekerjaan besar yang kita hadapi," tuturnya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif