ESPOS.ID - Joko Widodo-Jusuf Kalla (JIBI/dok)
Esposin, LONDON--Masyarakat Indonesia di Berlin mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pencalonan Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden 2014.
Deklarasi berlangsung di Rumah Bersama Bung Jokowi, sekretariat yang didirikan oleh masyarakat di Berlin sebagai pusat aktivitas dan konsolidasi menuju pilpres, demikian keterangan relawan Jakowi dan JK di Berlin Agung Krisna kepada Antara London, Selasa.
Dikatakannya dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Jokowi-JK datang dari Kota Bonn, Kaiserslautern, Bremen, Erlangen, Herzogenaurach, Nurnberg, dan Frankfurt.
Acara deklarasi dilangsungkan dalam bentuk diskusi yang menghadirkan Eva Kusuma Sundari dan Masinton Pasaribuan dari PDIP melalui Skype.
Selain memberikan informasi mengenai hasil survey sementara berbagai lembaga yang sampai saat ini masih menempatkan pasangan Jokowi-JK pada posisi unggul, Eva juga meminta masyarakat Berlin untuk melakukan pengawasan pada hari pencoblosan dan penghitungan suara untuk menghindari kecurangan.
Menanggapi hal tersebut, masyararakat Berlin akan segera membentuk Tim Pemenangan Jokowi-JK di Berlin agar dapat melakukan fungsi pengawasan secara sah di hari pemilihan nanti.
Selanjutnya acara tanya jawab juga diramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai visi misi Jokowi dan JK mengenai masalah diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya soal Papua dan juga soal pertahanan keamanan.
Pertanyaan mengenai pembelian senjata bekas dari Jerman dalam bentuk tank Leopard dan Marder juga mengemuka dalam diskusi.
Menanggapi pertanyaan ini Eva Sundari menjelaskan bahwa visi misi Jokowi saat ini dititikberatkan pada aspek "human security" yang menjadi titik berat keamanan adalah persoalan pendidikan, kesehatan, dan pangan, bukan keamanan dalam konsepsi tradisional.
Lebih lanjut mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, Eva menyatakan penegakan hukum menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Jokowi.
Jika Jokowi menjadi presiden, sudah disiapkan Perpres untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang tersendat selama ini.