by Ema Sukarelawanto Jibi Bisnis - Espos.id News - Jumat, 6 Desember 2013 - 05:58 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi kelapa sawit (JIBI/Bisnis Indonesia/Andi Rambe)
Esposin, KUTA -- Utusan parlemen negara anggota WTO sepakat untuk memandang masa depan perdagangan internasional yang tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keseimbangan agar semua negara bisa mengambil keuntungan.
Hal tersebut mengemuka dalam Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO) yang diselenggarakan DPR RI berkerjasama dengan Parlemen Eropa dan Inter-Parliamentary Union (IPU). Konferensi yang digelar 2 Desember dan 5 Desember 2013 itu dihadiri anggota parlemen dari 39 negara yang pelaksanaanya paralel dengan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat mengatakan dalam konferensi itu delegasi Indonesia yang dimpimpin Ketua DPR Marzuki Alie meminta WTO mempertimbangkan aspek ketahanan pangan dan implikasi perdagangan bebas terhadap petani tradisional.
WTO juga diminta mengeliminasi kampanye negatif terhadap komoditas minyak sawit dan produk turunannya serta membuka akses pasar bagi produk tersebut di negara maju. “Ini kami perjuangkan karena tanaman sawit diproduksi secara tradisional dan menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar,” katanya, Kamis (5/12/2013).
Menurut Surahman dalam pandangan DPR, perdagangan internasional dalam kerangka multilateral memang diperlukan, sepanjang komoditas yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan.
Selain kerja sama multilateral, kata Surahman, kerja sama bilateral, regional, dan plurilateral masih perlu dikembangkan. Dalam praktiknya, kerjasama perdagangan nonmultilateral dapat lebih fleksibel dan memberi ruang bagi negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya.“Selain itu, perdagangan internasional harus dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip open and fair trade dan mutual respect,” ujarnya.
Anggota BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan PCWTO telah melakukan sejumlah sesi diskusi dengan berbagai tema. Kesimpulan yang disampaikan di antaranya ketentuan WTO diimplementasikan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.
“Kompetisi dan rivalitas yang timbul dari mekanisme perdagangan bebas harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahtaeraan masyarakat,” katanya.
Para delegasi, sambung Nurhayati, menginginkan peran parlemen bukan hanya dalam proses akuntabilitas diplomasi, tetapi juga bisa memberikan solusi sehingga demokrasi dalam sistem perdagangan internasional juga harus ditegakkan.