Jokowi Tak Bisa Campuri Penegakan Hukum tapi Minta Aparat Tidak Tebang Pilih

Esposin, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak bisa campur tangan dalam penegakan hukum karena itu wilayah peradilan yang merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Namun ia mengingatkan kepada penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.

“Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023), seperti dikutip Esposin dari Antara.

Jokowi menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut.

Jokowi menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut.

Dirinya tidak akan pernah sedikit pun memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya pencegahan terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan, pelayanan publik yang transparan, dan akuntabel.

Jokowi menyatakan, pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Perizinan online single submission dan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog adalah upaya untuk mencegah tindakan korupsi.

Adapun dalam hal penindakan, katanya, pemerintah, antara lain, telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.

“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lain,” jelas Presiden.

Untuk itu, dia mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum agar memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.

“Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif