by John Andhi Oktaveri Jibi Bisnis Indonesia - Espos.id News - Minggu, 24 Februari 2013 - 19:07 WIB
ESPOS.ID - Seorang warga mengenakan topeng Anas Urbaningrum dan membawa sebuah tulisan mencuri perhatian warga di car free day Jl Slamet Riyadi, Solo, Minggu (24/2/2013). Aksi tersebut merupakan sindiran terhadap pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
JAKARTA - Strategi "mati satu mati semua" (tiji tibeh) yang diduga akan diterapkan Anas Urbaningrum usai menyatakan mundur akan menyasar keluarga Presiden SBY mengingat mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu banyak mengetahui persoalan di internal partai.
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Ary G Dwipayana menanggapi pernyataan Anas yang menantang untuk menguji politik bersih dan santun di Partai Demokrat. Menurut Ary, Anas akan melakukan strategi seperti yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin dengan membuka semua dugaan kasus korupsi terkait Demokrat.
"Strategi tiji tibeh seperti itu mirip dengan strategi Nazaruddin yang akan membuka dan memperluas isu yang tak hanya terkait Hambalang tapi bisa juga terkait isu yang melilit elit Demokrat lainnya yang berseberangan dengan faksi Anas," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (24/2/2013). Bahkan Ary menyebutkan Presiden SBY dan keluarganya seperti Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang kini menjabat Sekjen PD bisa kena sasaran Anas.
"Citra bersih dan santun diuji, berarti kalau Anas kena kasus terkait bersih berarti yang lain juga harus bersih. Anas akan melawan dengan cara membuka satu persatu kasus yg melibatkan Demokrat," ujarnya kepada Bisnis.com.
Sementara terkait kepemimpinan PD yang saat ini dipegang oleh 4 anggota Majelis Tinggi, Ary menilai hal itu akan menimbulkan dinamika tersendiri di internal partai. Menurutnya, kalau kepemimpin kolegial tersebut tidak berkhir dalam satu bulan ini maka persoalan internal PD akan semakin rumit.
"Apalagi pendaftaran caleg sudah semakin dekat, harus ada ketuam umum atau pimpinan partai yang tandatangan. Kepemimpinan kolegial ini harus segera berakhir," ujarnya. Dia menambahkan kepemimpinan tersebut tidak dikenal di AD/ART partai.
Anas Urbaningrum akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Keputusan itu diambil Anas usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
