by Jibi Harian Jogja Dtc - Espos.id News - Senin, 7 Januari 2013 - 11:57 WIB
Sidang sudah dimulai pukul 10.10 WIB. Pengacara Hartati, Dodi Abdul Kadir mengatakan keterangan Yusril terkait penerapan pasal tindak pidana penyuapan berkaitan Pilkada. Seharusnya, penyuapan di ranah Pilkada diatur khusus di UU Pilkada.
"Kehadiran Yusril akan mempertegas apa hukumnya jika seorang kepala daerah meminta bantuan pilkada kepada pihak pengusaha, dan apakah sudah ada UU tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut," kata Dodi di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (7/1/2013).
Selain itu, Yusril juga diminta menjelaskan tumpang tindih peraturan yang merugikan investor di bidang kelapa sawit, yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tahun 1999 tentang pembatasan lahan sawit 20.000 hektare yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Keputusan Presiden No 37/1993 tentang penanaman modal.
"Akibat ada peraturan menteri tentang pembatasan lahan tersebut Ibu Hartati Murdaya sangat dirugikan, karena jauh sebelumnya sudah terlanjur menanam sawit melebihi luas 20.000 hektare. Kalau begini kan sangat merugikan investor," tutur Dodi.