by Miftahul Khoer Jibi Bisnis - Espos.id News - Jumat, 15 Agustus 2014 - 15:30 WIB
ESPOS.ID - Yusril Ihza Mahendra (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
Esposin, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya mengadili masalah penghitungan perolehan suara pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014.
Dia mengatakan seharusnya MK melihat lebih dalam persoalan secara substantif terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan Pilpres 2014. "Apabila MK hanya mengadili masalah angka-angka saja, itu berarti MK tidak jauh berbeda dengan lembaga kalkulator," kata Yusril saat menghadiri sidang ketujuh di gedung MK, Jumat (15/8/2014).
Yusril Ihza Mahendra memberi contoh MK di Thailand sudah berani mengadili persoalan secara substantif dan fundamental berdasarkan asal pemilu jujur, adil, rahasia, dan langsung. Menurutnya, MK di Thailand pernah memutus perkara yang membatalkan pemilu dengan alasan cacat secara konstitusi. "Nah, apakah MK di sini berani? Saya serahkan ke MK," katanya.
Pada persidangan ketujuh PHPU tersebut, Yusril menjadi salah satu ahli hukum yang dihadirkan oleh pasangan Prabowo-Hatta selaku pemohon. Dia mengaku kehadirannya itu bertindak sebagai ahli hukum tata negara yang tidak berpihak pada pihak manapun.
Sebelumnya pihak Jokowi-JK mempertanyakan kehadiran Yusril sebagai salah satu ahli dengan alasan Yusril merupakan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) yang berkoalisi dengan pasangan Prabowo-Hatta. Yusril mengklaim seandainya dirinya diminta oleh kubu Jokowi-JK sebagai ahli, dia mengaku akan memenuhi dan menerangkan secara objektif sesuai kapasitas keahliannya.
Yusril mengungkapkan pada malam harinya, Jokowi menelepon dirinya. Mantan Menkum HAM itu menerangkan bahwa dia akan hadir pada persidangan dan menjelaskan sesuai dengan keahliannya secara netral. "Jadi para pengikut Jokowi-JK jangan ngomel terus, orang Jokowi-nya saja sudah mempersilakan saya," katanya.