by Newswire - Espos.id News - Selasa, 9 Mei 2023 - 21:50 WIB
ESPOS.ID - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa merayakan "May Day" bersama ribuan buruh di Surabaya, Senin (1/5/2023). (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)
Esposin, JAKARTA -- Dewan Pengurus Wilayah PKS Sulawesi Selatan mengusulkan agar kader Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadikan cawapres untuk Anies Baswedan.
Khofifah adalah mantan Menteri Sosial di era kabinet kerja periode pertama Presiden Joko Widodo-H.M. Jusuf Kalla.
Dari internal PKS, nama politikus Ahmad Heryawan (Aher) yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat dua periode sebenarnya santer menjadi salah satu kandidat cawapres Anies.
Sedangkan dari Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono.
Sedangkan dari Demokrat ada Agus Harimurti Yudhoyono.
Partai Demokrat dan PKS bersama Partai Nasdem telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Ada nama di luar nama Aher dari PKS yang diusulkan. Di luar itu, salah satunya adalah Ibu Khofifah, ada juga Pak Saifullah Yusuf dari NU yang kini Wali Kota Madiun," sebut Ketua Bappilu DPW PKS Sulsel, Ariady Arsal di sela halal bihalal di ruang Fraksi DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (9/5/2023).
"Ya, kita serahkan ke Pak Anies akhirnya ya. Kalau kami sih, ini tadi kita serahkan ke Jakarta apapun (hasilnya) itu," ujar mantan legislator DPRD Sulsel.
Sebagai orang Sulsel, kata Ariady, secara pribadi tentu menginginkan orang Sulsel dapat mendampingi Anies Baswedan untuk memimpin bangsa ini ke arah lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera.
"Kita maunya sih bagus kalau wakilnya dari Sulsel, sebagai orang timur. Kan bisa jadi kalau ada pak Amran Sulaiman diambil, alhamdulillah. Begitu pula Ibu Khofifah, kan ada Sulselnya (suaminya), kita bersyukur kalau itu. Tapi, semua diserahkan ke DPP dan terutama tadi, keputusannya ada di Pak Anies Baswedan," katanya seperti dikutip Esposin dari Antara.
Tetapi sebagai syarat dalam menentukan bakal cawapres, tambah dia, pertama syaratnya harus mendukung kemenangan, kalau tidak menang maka jangan diambil sebagai wakil.
Kedua, kalau tidak bisa kerja sama, baik calonnya maupun partai pengusung maka tidak perlu dilanjutkan karena akan menimbulkan kekecewaan di belakang hari.