ESPOS.ID - Ilustrasi money politics atau politik uang (JIB/Harian Jogja/Dok.)
Esposin, JAKARTA - Gejala politik uang yang ada di Indonesia dinilai sudah sedemikian masif sehingga mengakibatkan kultur demokrasi berbiaya tinggi dan berpotensi membahayakan.
"Hal demikian menciptakan demokrasi yang berbiaya tinggi. Akhirnya money politic dianggap lumrah," kata Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).
Menurut dia, indikasi dari kemasifan gejala politik uang antara lain di sebuah kampung di suatu daerah yang terdapat spanduk yang bertuliskan "Di sini menerima serangan fajar".
Untuk menghilangkan politik uang, ia menyebutkan kiat tertentu yakni penegakan hukum karena aturan hukum yang mengatur soal politik uang dinilai masih belum bisa menjangkau secara maksimal.
"Sistem demokrasi Pemilu kita dari segi kultur dan hukum belum bisa membuat pemilu yang berkualitas," paparnya.
Untuk itu, ujar Bambang, pihaknya juga menyerap aspirasi rakyat untuk menjadi bahan mengamandemen hal-hal yang perlu diperbaiki dalam konstitusi.
Sebelumnya, dalam pidato peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia di depan anggota DPR, DPD dan MPR di kompleks parlemen pada Jumat (14/8/2015), Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia.
Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi Indonesia mengalami kenaikan dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015.