ESPOS.ID - Aidul Fitriciada Azhari (JIBI/Solopos/Antara)
Esposin, SUKOHARJO -- Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari, akan dikukuhkan menjadi guru besar ilmu hukum oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Auditorium Mohamad Djazman, Kamis (23/2/2017).
“Pidato saya besok terkait dengan penafsiran terhadap Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan teori poskolonial. Berdasarkan penafsiran ini saya ingin mengkaji tentang bagaimana perkembangan Pancasila dan UUD 1945 berdasar gagasan, antipenjajahan yang terdapat di pembukaan UUD 1945,” ujar dia ketika memberi keterangan pers seusai geladi bersih pengukuhan di Auditorium Mohamad Djazman, Kamis (23/2).
Dia melihat dekolonisasi, antipenjajahan, atau upaya menghapuskan penjajahan dan warisan kolonialisme di Indonesia, digunakan dalam penafsiran Pancasila dan UUD 1945. Hal yang sama juga muncul dalam proses demokratisasi.
Menurut dia, kritik yang muncul sebenarnya dekolononisasi itu berakhir pada masa Orde Baru. “Yang saya maksud dekolonisasi itu adalah antiliberalisme yang dimiliki oleh para pemimpin negara. Ini berakhir pada masa Orde Baru.”
Sementara itu, Staf Humas UMS, Budi Santoso, mengatakan acara pengukuhan Aidul Fitriciada ini rencananya dihadiri sejumlah pejabat penting. “Di antaranya yang sudah terkonfirmasi adalah Kapolri, Ketua KPU, Menakertrans, Ketua BPJS, Wakil Ketua DPR. Sedangkan untuk Wapres berdasar keterangan dari Sekretariat KY juga terjawab hadir,” ujar dia.
Dia menjelaskan, Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari SH, M Hum, merupakan guru besar ke-20 di UMS. Namun, jika di Fakultas Hukum UMS, putra kelahiran Tasikmalaya, Jabar, 1 Januari 1968 lalu ini, menjadi guru besar keempat.
Pada bagian lain, saat geladi bersih kemarin Aidul mengikuti prosesi mengenakan hem batik berwarna cerah. Mantan Dekan Fakultas Hukum UMS yang menuntaskan pendidikan S-1 dan S-2 di Universitas Padjadjaran Bandung ini, mengaku gelar guru besar yang disandangnya diperoleh di Universitas Indonesia.