Esposin, JAKARTA - Sebanyak 58 persen dari ribuan camat di seluruh Indonesia diketahui belum menjalani pendidikan ilmu tata kelola pemerintahan.
"Dari ribuan camat di seluruh Indonesia, 58 persennya tidak berlatar ilmu pemerintahan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam laporannya kepada Komisi II DPR, Kamis (4/6/2015).
Dia mengatakan berdasarkan penelusurannya, sejumlah camat berlatar pendidikan yang bukan merupakan ilmu pemerintahan seperti kedokteran dan insinyur.
Tjahjo mengatakan para camat sedapat mungkin harus mengikuti pendidikan tata kelola pemerintahan agar bisa mengerti tugas-tugasnya berkaitan dengan pemerintahan.
"Ada yang dokter gigi jadi camat, ada yang insinyur jadi camat. Apakah boleh, ya boleh saja, tapi demi reformasi birokrasi harus kita cek," jelas Tjahjo Kumolo.