Harga BBM bersubsidi memuat unsur dana ketahanan energi yang dikhawatirkan bakal membuat subsidi terbalik, yaitu "rakyat mensubsidi pemerintah".

Esposin, JAKARTA -- Dana ketahanan energi yang kini menjadi perdebatan keras karena "rakyat mensubsidi pemerintah", diklaim bakal digunakan untuk mendanai pengembangan energi baru. Legalitas dana yang dihimpun dari pungutan dari pembelian premium dan solar bersubsidi ini pun dipertanyakan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dana ketahanan energi akan digunakan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Pasalnya, selama ini energi baru dan terbarukan tidak mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan di dalam negeri. “Tidak ada keinginan sedikit pun dari pemerintah untuk menggunakan dana itu di luar keperluan ataupun kepentingan energi,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (P2EBT) William P. Sabandar menjelaskan untuk memenuhi pendanaan pengembangan energi baru terbarukan selain dari investasi dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga bisa dipenuhi dari dana ketahanan energi.

Dia menjelaskan dana ketahanan energi merupakan sebuah pool of funds yang secara khusus dibentuk untuk mendukung target Pemerintah Indonesia dalam mencapai target penyediaan dan pemanfaatan energi. Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan peraturan pemerintah (PP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

William mengatakan untuk mengumpulan dana ketahanan energi ini sudah dikonsultasikan dengan Presiden. "Terkait dana ketahanan energi ini, sudah dibicarakan kepada Presiden, DPR dan dua kementerian terkait yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan," katanya beberapa waktu lalu.

Dana ketahanan energi diperlukan guna mencapai target bauran energi sebesar 23% dari energi baru terbarukan pada 2025. William mengatakan setelah melakukan perhitungan, pihaknya mendapat angka Rp1.600 triliun sebagai dana yang dibutuhkan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Dari jumlah tersebut sebesar Rp1.400 triliun diharapkan diperoleh dari investasi. “Sementara sisanya dari alokasi sisa subsidi energi sebesar Rp200 triliun,” katanya.

Melihat besarnya dana yang diperlukan dari investor untuk pengembangan energi baru terbarukan, lanjut William, pemerintah mulai melakukan langkah-langkah untuk menarik investasi. Langkah yang dilakukan di antaranya mengubah pola kebijakan dengan memberi insentif, meringankan pajak serta mengurangi perizinan.

Disamping persoalan kebijakan dan pendanaan, tutur William, hal lain yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan adalah dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. "Investasi bidang energi baru terbarukan itu mahal jadi harus dikuasai teknologinya," pungkas dia.

Fakta Dana Ketahanan Energi

- Diberlakukan per 5 Januari 2016 - Pungutan diberlakukan untuk solar bersubsidi dan Premium - Merupakan amanat UU No. 30/2007 - Proyeksi pengumpulan DKE sepanjang 2016 sebesar Rp16 triliun - DKE akan digunakan untuk stimulus pengembangan energi baru terbarukan

Penurunan Harga BBM per 5 Januari 2016

Solar Bersubsidi Harga Saat ini Rp6.700 per liter Harga Keekonomian Rp5.650 per liter (setelah dikurangi subsidi tetap Rp1.000 per liter). Besaran Pungutan Rp300 per liter Harga jual per 5 Januari 2016 Rp5.950 per liter Premium Harga Saat ini Rp7.300 per liter Harga Keekonomian Rp6.950 per liter Besaran Pungutan Rp200 per liter Harga jual per 5 Januari 2016 Rp7.150 per liter

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif