by Jafar Sodiq Assegaf Jibi Solopos - Espos.id News - Senin, 29 September 2014 - 18:00 WIB
ESPOS.ID - Screenshot Dokumen Bagi-Bagi Kursi (twitter/partaisocmed)
Esposin, SOLO--Rumor Pilpres lewat MPR menguat seiring ditetapkannya UU Pilkada yang mengganti mekanisme Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD. Kabar ini semakin santer setelah beredarnya dokumen bagi-bagi kursi parlemen.
Akun buzzer @PartaiSocmed, Senin (29/9/2014) pagi, membagikan salinan dokumen yang ditandatangani sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih. Dokumen memuat tanda tangan Ketua Fraksi Partai Golkar, PPP, PKS, dan PAN.
Terlihat tanda tangan Hidayat Nur Wahid dari PKS, Setya Novanto dari Golkar, Ahmad Muzani dari Gerindra dan Tjatur Sapto Edy dari PAN. Dokumen tersebut memuat sejumlah perjanjian menarik.
Selain memaparkan bagi-bagi kursi DPR, dokumen tersebut juga memuat catatan tentang penguatan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akun ini memberi catatan bahwa MPR akan diperkuat atau dikembalikan fungsinya sebagai lembaga yg memilih Presiden.
Rumor ini juga santer terdengar melalui bantahan Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR, Martin Hutabarat atas pernyataan Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Tidak ada pikiran begitu. Itu hanya memprovokasi masyarakat supaya orang ramai," kata Martin seperti dilansir Detik,Senin (29/9/2014).
Martin memastikan tak ada pembahasan wacana itu dalam pembahasan Tata Tertib DPR. "Tidak ada, saya terlibat pembahasan kok," kata Martin.
Soal kewenangan MPR terhadap presiden, MPR memang dari dulu bisa memberhentikan presiden, namun harus dengan sejumlah persyaratan. "Memberhentikan presiden memang kewenangan MPR. Tapi persyaratannya, DPR harus sidang dulu minimal 2/3 anggota harus hadir. Setelah itu kemudian masuk ke MK, kalau di MK setuju, baru ke MPR," tutur Martin.
Menurutnya, Ahok tak punya urusan untuk mengomentari isu MPR. Karena kapasitas Ahok adalah Wakil Gubernur DKI yang akan menjadi Gubernur. Apalagi, Martin mengilas balik, Ahok sudah keluar dari Gerindra.
"Ahok itu nggak ada urusan, dia kan urusannya Gubernur. Nggak ada satu sen pun uangnya dikasih ke Gerindra, kita tulus saja. Tiba-tiba menyatakan tidak sepakat dengan partai, dia kemudian bilang: aku keluar. Ini orang sakit," tutur Martin.