by Demis Rizky Gosta Jibi Bisnis Indonesia - Espos.id News - Senin, 25 Februari 2013 - 19:09 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto membantah kabar yang menyatakan pemerintah meningkatkan status Papua dari Tertib Sipil menjadi Daerah Operasi Militer.
“Enggak ada, jadi tetap. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada peningkatan status di Papua, persis seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/5/2013).
Dia menjelaskan saat ini pemerintah hanya mendorong beberapa perbaikan internal dalam bentuk perubahan prosedur tetap untuk aparat keamanan di Papua.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah hanya mendorong beberapa perbaikan internal dalam bentuk perubahan prosedur tetap untuk aparat keamanan di Papua.
“Tapi kalau ada perubahan SOP [standard operating procedure] di dalam pos misalnya, iya. [Misalnya] pos-nya harus dijaga sekian orang, harus giliran, dan sebagainya. Itu internal standar operasi, saya kira itu biasa,” kata Djoko.
Sementara itu, Menkopolhukam mengatakan pemerintah masih mencari pelaku yang bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi di Sinak dan Tingginambut tersebut.
“Dari analisa itu kita cari [pelaku] sampai ketemu nanti kalau sudah ketemu baru kita jelaskan kepada publik siapa namanya, kelompoknya apa dan apa latar belakangnya,” jelas Djoko.
Kapolri Timur Pradopo menjelaskan saat ini 2 langkah yang diambil Polri untuk menjaga keamanan pasca insiden di Papua.
Pertama, Polri fokus menjaga keamanan untuk mengawal proses pemilu kepala daerah di tingkat provinisi dan kabupaten/kota.
Kegiatan pengamanan tersebut dijalankan Polri dengan bantuan TNI, pemerintah daerah dan unsur masyarakat lain.
Kedua, Polri dan TNI membentuk tim khusus untuk menyelidiki insiden penembakan di Sinak dan Tingginambut.
Polri dan polisi militer TNI saat ini telah bekerja sama dalam penyelidikan di tempat kejadian perkara. Kerja sama tersebut dilanjutkan dengan pembentukan tim untuk mengkoordinasi langkah penegakkan hukum.
"Kami kerja sama dengan TNI untuk melakukan langkah-langkah, tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Tim sudah terbentuk," kata Timur.