by Alifian Asmaaysi - Espos.id News - Jumat, 31 Mei 2024 - 23:34 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi tabungan perumahan rakyat (Tapera). (freepik)
Esposin, JAKARTA – Warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia juga diwajibkan untuk mengikuti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jadi, program Tapera ini tidak hanya untuk masyarakat Indonesia saja.
Berdasarkan bahan paparan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), disebutkan bahwa pekerja yang masuk segmentasi peserta Tapera berdasarkan UU No.4/2016 ialah ASN, TNI/Polri, BUMN/BUMD/BUMDes, pekerja mandiri, pekerja swasta, WNA dan pekerja lain.
Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam pasal 7 huruf J.
"Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah antara lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu 6 bulan," tulis beleid tersebut.
"Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah antara lain pegawai BP Tapera, pegawai Bank Indonesia, pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu 6 bulan," tulis beleid tersebut.
Seiring dengan hal itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, kemudian mengungkap alasan WNA juga turut dilibatkan menjadi peserta Tapera.
"Kan ada syaratnya juga [untuk WNA jadi peserta Tapera], untuk yang sudah bekerja selama 6 bulan sekurang-kurangnya," kata Heru saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jumat (31/5/2024).
Alih-alih, Heru hanya menjelaskan bahwa apabila WNA nantinya kembali ke negara asalnya, maka iuran Tapera yang telah dibayarkan setiap bulan akan dikembalikan.
"Kan mereka bekerja di sini, menghasilkan di sini. Tidak adil dong. Nanti kalau mereka melaporkan kalau mereka sudah mau meninggalkan Indonesia nanti dikembalikan lagi," pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.
Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera tak hanya dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN saja, melainkan akan turut serta dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.
Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Hal inilah yang kemudian banyak disorot dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat maupun pengusaha.
Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%, sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji. Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.