by Newswire - Espos.id News - Kamis, 19 September 2024 - 16:10 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi Komnas HAM. (Bisnis-Istimewa)
Esposin, JAKARTA — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, mengatakan karya fotografi jurnalistik bisa mendorong reformasi kebijakan agar tata kelola pemerintahan lebih menghormati HAM.
Atnike mengatakan fotografi jurnalistik merupakan dokumentasi sejarah yang sangat penting bagi upaya memperingati peristiwa di masa lalu, termasuk peristiwa pelanggaran HAM.
"Dokumentasi-dokumentasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pendidikan publik untuk membangun kesadaran mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan juga untuk mendorong adanya reformasi kebijakan," ucap Atnike saat ditemui di Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).
Misalnya, kata dia, foto jurnalistik memperlihatkan penanganan demonstrasi di masa lalu yang mengedepankan kekerasan berlebihan, sehingga menimbulkan korban.
"Itu seharusnya dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dalam prosedur penanganan oleh aparat," kata dia.
Selain menjadi pendorong reformasi kebijakan, menurut Atnike, foto jurnalistik juga bisa menjadi sarana untuk mengingat bahwa bangsa Indonesia tidak ingin peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu terulang kembali.
Lebih lanjut, Atnike tidak menampik bahwa foto jurnalistik bisa membantu Komnas HAM dalam upaya menyelidiki dugaan pelanggaran HAM.
"Kalau barang bukti dalam persidangan biasanya barang bukti langsung, tetapi untuk penyelidikan dapat dilakukan untuk menelusuri informasi-informasi lanjutan," imbuhnya.
Ketua Komnas HAM menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara dalam diskusi tematik bertajuk Potret HAM Melalui Lensa Fotografi. Pada diskusi tersebut, Atnike mengatakan, foto jurnalistik memiliki nilai autentik dalam menceritakan suatu peristiwa.
"Foto merupakan salah satu materi memori yang digunakan untuk membentuk sejarah mengenai HAM," kata Atnike.
Menurut dia, karya foto juga mengambil andil dalam pembentukan sejarah terhadap pelanggaran HAM. Hal ini dinilai penting karena akan membentuk nilai atau pemahaman baru yang lebih baik dan sejalan dengan HAM.