ESPOS.ID - Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Soloraya membawa poster saat menggelar aksi di Bundaran Gladak, Solo, Jumat (9/3/2012). (Dok/JIBI/Solopos)
Esposin, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) pembubaran ormas untuk menempuh jalur hukum.
"Yang tidak setuju dengan Perppu silakan tempuh jalur hukum," kata Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum di Akademi Bela negara Partai Nasdem di Jakarta, Minggu (16/7/2017).
Jokowi menyebutkan Indonesia adalah negara hukum yang memberi ruang kepada yang tidak setuju dengan aturan hukum yang diterbitkan pemerintah. "Tempuh lewat jalur hukum, tapi yang kita inginkan negara ini tetap utuh," kata Presiden.
Pada 2017, pemerintah sudah menerbitkan dua perppu, yaitu Perppu No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyaratan (Ormas). Pemerintah berharap dua perppu itu segera menjadi undang-undang.
Murut Presiden, keberadaan UU keterbukaan Informasi ini sudah tidak bisa ditawar lagi karena Indonesia sudah meratifikasi. Presiden Jokowi menyebutkan Indonesia memiliki keragaman mulai dari ribuan suku, bahasa, 17.000 pulau dan terletak di kawasan geopolitik Asia Pasifik.
"Oleh sebab itu kalau masih ada yang masih ingin tolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan ganti dengan ideologi yang lain, apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan tidak. Tidak boleh kita biarkan mereka yang ingin ganti Pancasila, merongrong NKRI, demokrasi negara ini," kata Jokowi.
Ia menyatakan Indonesia tidak akan membiarkan hal itu baik oleh ormas maupun individu yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. "Negara harus berani mengontrol atau mengendalikan," katanya.
Menurut Kepala Negara, negara ini tidak bisa dirongrong masa depannya, kewibawannya. "Kita tidak ingin ada yang merongrong NKRI," kata dia.