by Kaled Hasby Ashshidiqy - Espos.id News - Senin, 20 September 2021 - 07:45 WIB
Esposin, SOLO — Diundanganya Suroto ke Istana oleh Presiden Joko Widodo justru menuai kritik. Presiden dianggap tak benar-benar antikritik.
Suroto adalah peternak Blitar yang sempat ditangkap polisi akibat membentangkan spanduk dalam kunjungan Jokowi ke wilayah tersebut. Berita tentang Suroto ini jadi ulasan utana Koran Solopos hari ini, Senin (20/9/2021).
Selain itu, ada sejumlah berita menarik di Koran Solopos hari ini. Berikut cuplikan beritanya:
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat forum tukang kritik presiden (TKP). Usulan itu menyusul diundangnya Suroto ke Istana seusai membentangkan poster saat rombongan Presiden Jokowi melintas di Blitar belum lama ini.
Baca Juga: Irjen Napoleon Disebut Lumuri Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran
Gara-gara membentangkan poster itu, Suroto ditangkap polisi sebelum penangkapan itu dikritik masyarakat. Belakangan, Suroto dipanggil ke Istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Adi mempertanyakan undangan serupa tidak sampai kepada mereka yang mendapat perlakuan seperti Suroto, yakni ditangkap saat melakukan kritik.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Ema Rachmawati, mengatakan factory sharing adalah sebuah ruang produksi bersama bagi Usaha Kecil Menengah. Tujuannya memastikan pasokan dan kualitas bahan baku serta standardisasi produk jadi. Dengan pasokan bahan baku dan standardisasi, produk UKM di harapkan memenuhi kualifi kasi pasar. Baik untuk pasar lokal maupun mancanegara.
Baca Juga: Banjir Lowongan di PT KAI, Ini Persyaratannya...
”Rencananya, didirikan di [wilayah] Soloraya. Di Trangsan [Sukoharjo] sudah tidak bisa karena tidak ada tanahnya. Yang memungkinkan Klaten dan Sragen,” ucap Ema, Sabtu (18/9/2021).Saat ini, pihaknya terus mempersiapkan UKM dan Koperasi, di wilayah yang nantinya didirikan fasilitas tersebut. Selain itu, Ema juga memastikan agar nantinya factory sharing benar-benar digunakan dan bermanfaat bagi pengusaha skala kecil dan menengah.
Kendati begitu, kondisi tersebut tak membuat status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun level. Sejumlah faktor menjadi penentu level tersebut selain status aglomerasi yang disandang Solo.
Baca Juga: Tokoh Agama di Tangerang Meninggal Dunia Ditembak Sepulang Salat Magrib
Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani, mengatakan status PPKM juga ditentukan kondisi daerah sekitar. “Kalau dilihat, catatan kasus kami kan rendah. Tingkat keterisian tempat tidur [BOR] rumah sakit juga terus menurun, tapi tetap di Level 3. Kemungkinan bisa turun level kalau faktor-faktor penentu statusnya membaik. Keputusannya bisa dilihat pada Senin [20/9/2021] malam,” kata dia saat dihubungi Espos, Minggu siang.Ahyani mengaku sinergi kebijakan pelonggaran dengan daerah sekitar menentukan status tiap pekan. Dia berharap pelonggaran tidak serta-merta dilakukan di seluruh sektor. Sekretaris Daerah (Sekda) Solo itu menyebut bisa jadi Solo naik level lagi apabila masyarakat mengabaikan aturan pelonggaran yang sudah ditentukan. Salah satunya, masih banyak hotel dan gedung pertemuan yang tidak menghiraukan batasan tamu undangan.
Berbagai berita pilihan yang dimuat di Koran Solopos Hari Ini bisa Anda simak di Espos Premium.