by Ashari Purwo Jibi Bisnis - Espos.id News - Rabu, 20 Mei 2015 - 20:55 WIB
ESPOS.ID - Kabinet Kerja Jokowi-JK (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Esposin, JAKARTA — Petinggi partai politik (parpol) pengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat Pilpres 2014 mengaku belum diajak berbicara oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan reshuffle atau perombakan struktur Kabinet Kerja.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan perombakan struktur (reshuffle) Kabinet Kerja Jokowi-JK itu merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden. “Namun parpol pengusung belum ada yang diajak bicara perihal itu [reshuffle],” katanya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (20/5/2015).
Rio meyakinkan, hingga saat ini, belum ada satupun partai pengusung yang diajak bicara Jokowi tentang reshuffle. “Kami di Koalisi Indonesia Hebat [KIH] belum ada yang diajak bicara masalah itu,” katanya.
Dengan demikian, paparnya, Partai Nasdem yang kini mendapatkan jatah tiga menteri dan satu jaksa agung belum ingin memberikan respons atas isu tersebut. “Lebih jauhnya nanti saja setelah ada pembicaraan dengan Jokowi.”
Menurutnya, tidak ada jumlah ideal bagi partai pengusung untuk mendapatkan kursi menteri. “Itu hak prerogatif Jokowi. Jadi berapa kami dapat menteri, kami akan siapkan kader-kader terbaik,” katanya.
Wewenang Jokowi Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, juga memberikan pendapat yang sama. “Reshuffle itu murni wewenang Jokowi. Dan kami di internal juga belum mendengar ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam waktu dekat.”
Effendi Simbolon, mantan Ketua DPP PDIP yang membidangi sumber daya yang saat ini duduk di Komisi I DPR, mengaku belum mendapatkan informasi tentang penggantian beberapa menteri dalam Kabinet Kerja. “Kami belum tahu,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto juga belum angkat bicara perihal rencana Presiden. Hanya saja, Hasto pernah mengungkap PDIP akan memberikan saran jika Jokowi meminta saran kepada partai pengusung utamanya dalam Pilpres 2014.
Sementara itu, Rusli Effenndi, Ketua DPP PPP yang membidangi politik dari kubu Romahurmuziy beranggapan masa kerja enam bulan kurang cukup valid bagi Presiden untuk memberikan penilaian terhadap menteri-menterinya. “Meski demikian, itu wewenang Jokowi sebagai kepala negara,” katanya.
Seperti diketahui, dalam Kabinet Kerja ada 14 menteri dari 34 pejabat Kabinet Kerja yang berasal dari parpol a.l. lima menteri dari PDIP, tiga menteri dari Nasdem, tiga dari PKB, dua dari Hanura, dan satu dari PPP.
BACA BERITA LAIN RESHUFFLE KABINET JOKOWI: - Inilah 5 Menteri dengan Pemberitaan Buruk di Media - Apkasi Minta Jokowi Tunda Perombakan Menteri - Pengamat: Presiden Lebih Cenderung Ganti Menteri dari Parpol, Ini Daftarnya - Perombakan Kabinet Mengarah ke Menteri-Menteri Ekonomi