by Jafar Sodiq Assegaf Jibi Solopos Newswire - Espos.id News - Sabtu, 5 Juli 2014 - 17:00 WIB
"Bohong itu, nggak pernah. Dicabut saja profesornya itu, profesor harusnya punya data akurat. Peneliti jadi tukang gosip itu berbahaya," kata Waketum Gerindra Fadli Zon seperti dilansir detikcom, Jumat (4/7/2014).
Fadli yang juga sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta itu pun membantah keras tudingan tersebut. Menurut Fadli, Prabowo saat itu kena sanksi karena menjenguk teman yang sakit di Jakarta.
"Jadi waktu itu nggak boleh keluar dari Jawa Tengah, nah Pak Prabowo dan kawan-kawan menengok kawannya yang sakit di Jakarta. Itu belum kenal Mbak Titiek, masih tahun 1970, itu kejadian ada teman yang sakit, menengok," kata Fadli.
Fadli pun meminta Hermawan yang juga masuk pendukung Jokowi untuk menjaga etika politik. "Mas Kikik (panggilan Hermawan) itu teman baik saya tapi sebagai Tim Jokowi dia seharusnya jangan sembarangan, itu bohong!" pungkasnya.
Sebelumnya beredar sebuah video rekaman pernyataan mantan Ketua TPGF, Hernawan Sulistyo yang bikin heboh Youtube. Hernawan membeberkan sejumlah temuan, salah satunya dia menyebut Prabowo pernah tinggal kelas di Akabri gara-gara pernah menggebuki SBY.
“Kenapa tidak ada orang yang bertanya dalam catatan biodatanya Prabowo, harusnya lulus tahun 1973 kenapa lulusnya tahun 1974, ini nggak ada orang yang nanya. Katanya Prabowo pinter kok nggak naik kelas, berarti ada yang lain, ya itu tadi gebukin SBY,“ ungkapnya dalam video yang diunggah akun Jakartanicus, Jumat (4/7/2014).
Pernyataan Hermawan itu terekam dalam video tanggal 3 Juli 2014 pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh Imparsial. Pantauan Esposin, video itu jadi yang terpopuler di Youtube untuk regional Indonesia dengan penonton mencapai 159.596.
Dalam video tersebut, Hermawan mengungkap banyak hal, mulai dari fakta-fakta temuan Tim Investigasi Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998.
Profesor riset dari LIPI Hermawan Sulistyo memang mantan Ketua TGPF. Setelah berkisah tentang fakta kerusuhan Mei 1998 dan penculikan sampai soal pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Hermawan pun menyinggung Pilpres 2014.