by Nyoman Ary Wahyudi - Espos.id News - Minggu, 13 Juni 2021 - 12:45 WIB
ESPOS.ID - Prabowo Subianto (Antara-Puspa Perwitasari)
Esposin, JAKARTA -- Rencana pembelian alutsista senilai Rp1.700 triliun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berasal dari permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021), menyatakan rencana pembelian alutsista senilai Rp1,7 kuadriliun itu diungkapkan Jokowi saat Prabowo baru 10 hari dilantik sebagai menteri.
Prabowo menerangkan Jokowi menginginkan adanya grand design atau rencana induk pengadaan alutsista dengan perhitungan jangka panjang hingga 25 tahun ke depan.
Baca Juga : Prabowo Buka Rahasia Mau Dipinang Jokowi Jadi Menhan
Baca Juga : Prabowo Buka Rahasia Mau Dipinang Jokowi Jadi Menhan
“Kurang lebih 10 hari sesudah dilantik, saya kebetulan di Istana. Beliau panggil saya, beliau bilang Menhan saya ingin suatu master plan, grand design. Saya minta 25 tahun jangan dicicil,” kata Prabowo.
Selepas instruksi itu, Prabowo lantas membuat sejumlah studi kondisi alutsista di Tanah Air belakangan ini. Studi itu termasuk di antaranya penetapan pagu anggaran yang menyentuh di angka Rp1.700 triliun yang telanjur viral di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir. “Ini memang tertunda karena pandemi, jadi cukup lama dia menunggu-nunggu,” kata Prabowo.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I, Prabowo mengatakan modernisasi alutsista sudah bersifat mendesak untuk dilakukan dalam strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024.
"Banyak alutsista kita sudah tua dan sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting agar kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Baca Juga : 8 Program Keahlian Bikin SMKN 2 Salatiga Masuk Top 1.000
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, rencana anggaran untuk pengadaan alutsista senilai Rp1,7 kuadriliun tersebut masih dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.
Saat ditanya terkait dengan jumlah pinjaman luar negeri untuk pendanaan, Prabowo juga enggan menjelaskan. "Ini sedang digodok, sedang direncanakan," ucapnya.