PPKM Darurat Bakal Diperpanjang 6 Pekan, Ini Kata Satgas Covid-19 - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Haryono Wahyudiyanto - Espos.id News - Selasa, 13 Juli 2021 - 19:46 WIB

ESPOS.ID - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Youtube.com-Sekretariat Presiden)

Esposin, JAKARTA - PPKM Darurat dikabarkan bakal diperpanjang setelah kasus Covid-19 semakin bertambah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi kebijakan terkait peningkatan kasus tersebut.

“Penambahan kasus selama PPKM Darurat ini pemerintah terus menerus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan perkembangan data epidemiologis yang ada,” kata Wiku dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Okezone, Selasa (13/7/2021).

Pemerintah juga telah mengambil langkah dengan memperluas cakupan penerapan PPKM Darurat ke luar wilayah Jawa Bali.

“Diharapkan kebijakan ini dapat secara signifikan memperbaiki kasus Covid-19 nasional secara signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan. Jika kondisi tidak juga membaik, tidak menutup kemungkinan kebijakan PPKM Darurat diperpanjang.

“Jika kondisi belum cukup terkendali, perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas,” pungkasnya.

Diperpanjang 6 Pekan

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga enam pekan guna menurunkan angka kasus Covid-19. Dia mengatakan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR, seperti dikutip Bisnis, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan belanja APBN akan terus diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi lain, dia menilai diperlukan akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.

Adapun, pemerintah menargetkan 1 juta dosis vaksin Covid-19 bisa disuntikkan per hari pada Juli 2021 dan 2 juta dosis vaksin pada Agustus 2021. Menkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester I/2021 akan tumbuh pada kisaran 3,1-3,3 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan 2021 diperkirakan mencapai 3,7 hingga 4,5 persen. “Pertumbuhan ekonomi semester I sekitar 3,1 - 3,3 persen dan keseluruhan tahun diproyeksikan 3,7 - 4,5 persen, setelah menyesuaikan dinamika lonjakan kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021," jelasnya.