PP Pemuda Muhammadiyah Kelola Lahan 19.000 Ha, KPA: Seharusnya Diberikan ke Petani - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Newswire - Espos.id News - Kamis, 25 Maret 2021 - 09:46 WIB

ESPOS.ID - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto. (okezone.com)

Esposin, JAKARTA -- Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pengelolaan 19.000 hektare lahan di Sumatra Selatan kepada PP Pemuda Muhammadiyah dikritik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai petani dan masyarakat miskin lebih berhak mengelola tanah tersebut.

"Dalam Reforma Agraria istilah kelola itu tidak ada. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) itu diberikan dalam bentuk hak atas tanah secara penuh," kata Sekjen KPA, Dewi Kartika, kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

Selain itu, dia menilai PP Pemuda Muhammadiyah bukan subjek bagi Reforma Agraria. Sebab, objek reforma agraria harus terlebih dahulu diberikan kepada petani tak bertanah.

"PP Pemuda Muhammadiyah secara institusi bukan subjek yang tepat bagi RA. Sebab, Tanah objek RA wajib diberikan terlebih dahulu kepada petani tidak bertanah, petani gurem, penggarap, nelayan tradisional, masyarakat miskin, masyarakat lokal, dan masyarakat adat. Merekalah yang paling berhak," ungkapnya.

Selain itu, Dewi menyoroti lokasi tanah yang akan dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah tersebut. Menurutnya, tanah tersebut telah lama digarap oleh masyarakat.

"Lokasi tersebut telah digarap sejak lama oleh masyarakat, telah menjadi kampung serta desa-desa definitif. Artinya, masyarakat setempatlah dan kelompok prioritas di atas yang paling berhak," tegasnya.

Tanggapan BPN

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan Presiden memiliki hak untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak untuk mengelola tanah negara.

Taufiq mengatakan saat ini lahan Sumsel itu masih dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dia menyebut BPN akan berkoordinasi dengan KLHK kapan tanah itu akan dikelola oleh Pemuda Muhammadiyah.

"Nanti juga akan saling berkoordinasi antarkementerian. Sekarang masih di tangan KLHK. Belum [dikelola Pemuda Muhammadiyah]," kata dia.

Taufiq mengatakan tidak adalah masalah dengan keputusan Presiden Jokowi untuk mempercayakan pengelolaan 19.000 hektare ke Pemuda Muhammadiyah. Taufiq menyebut pengelolaan tanah juga pernah diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU).

"Itu kebijakan presiden. Tak masalah. Seperti diberikan kepada NU," katanya.

Empat Kecamatan

Sebelumnya, PP Pemuda Muhammadiyah akan mengelola sekitar 19 ribu hektare tanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lahan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) terletak di Sumatera Selatan (Sumsel).

Kesepakatan itu terjadi setelah PP Pemuda Muhammadiyah dan Jokowi bertemu dalam agenda silaturahmi di Istana Negara. Tanah yang bakal dikelola itu tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, yakni Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin, dan Batang Hari Leko.

"Lahan ini nantinya akan dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pengelolaan sampah mandiri, pengembangan peternakan, dan pengembangan hidroponik, berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan ikhtiar membantu Visi Muba, Maju Berjaya," ujar Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla dikutip dari situs Muhammadiyah, Rabu (24/3/2021).

Presiden Jokowi berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno agar PP Muhammadiyah mendukung konsesi lahan itu.

Selain itu, Jokowi mengarahkan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartanto hingga Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sigit Hardwinarto untuk menetapkan lahan tersebut berada di Sumatera Selatan.

"Dari sini barulah kemudian jelas arahan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), serta menunjuk lokasi HPK yang ada di Sumatera Selatan," jelas Dzulfikar.