ESPOS.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott. (JIBI/Solopos/Antara)
Hubungan Indonesia-Australia merenggang setelah kasus penyadapan pejabat Indonesia oleh lembaga intelijen Australia terungkap. "Turis harus dijamin. Kedutaan dan konsulat juga menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan pengamanan," kata Jenderal Sutarman seusai memberikan pengarahan kepada anggota Polri di Mapolda Bali.
Menurut dia, keamanan wisatawan tak hanya dari Australia tetapi semua negara menjadi tanggung jawab kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan. Pihaknya juga akan meminta bantuan kepada TNI jika membutuhkan dukungan pengamanan aset Australia dan sejumlah negara di Indonesia.
Pemerintah Negeri Kanguru itu telah mengeluarkan travel advice atau imbauan tidak berkunjung kepada warga negaranya yang ingin ke Indonesia. Imbauan bepergian dari itu dikeluarkan pada Kamis (21/11/2013) pada laman smartraveller.gov.au dengan anjuran hati-hati tingkat tinggi atau exercise a high degree of caution. Polri juga memutuskan tidak menangani kasus pencari suaka yang hendak menuju Australia setelah Presiden SBY mengeluarkan kebijakan penghentian sementara kerja sama dengan Australia dalam penanganan penyelundupan manusia.
Sementara itu, aksi demonstrasi berlangsung di depan Kantor Kedubes Australia di Jakarta, Jumat. Puluhan orang dari Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) menuntut duta besar Australia segera meninggalkan wilayah Indonesia. "Kami ingin duta besar Australia pergi dari Indonesia," kata Ketua Umum KPMP, Ki Kusumo.
Di tengah unjuk rasa, massa KPMP menginjak dan membakar bendera Australia serta melempar telur ke pagar Kedubes. Aksi juga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di depan Kantor Kedubes. Mereka mengkritik penyadapan oleh Australia. (JIBI/Solopos/Detik/Antara)