by Ivan Andimuhtarom Jibi Solopos - Espos.id News - Minggu, 2 Februari 2014 - 21:30 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi Pemilu 2014 (Dok/Harian Jogja/Antara)
Esposin, SUKOHARJO -- Menjelang Pemilu 2014, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, menemukan indikasi adanya money politic yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Golongan Karya (Golkar), Ariyanti Dewi. Mereka tengah mengumpulkan bukti untuk mengungkap dugaan tersebut.
Informasi yang dihimpun Esposin, Sabtu (1/2/2014), indikasi money politic dilakukan dalam bentuk pemberian sembilan bahan pokok (sembako) kepada warga di Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Jumat (31/1/2014). Sembako tersebut dibagikan oleh caleg DPR daerah pemilihan (dapil) V dari Partai Golkar, Ariyanti Dewi (AD).
Ketua Panwaslu Kecamatan Polokarto, Abdullah Jaelani, Sabtu, mengatakan sesuai undangan yang diterima warga, acara sosialisasi sekaligus bakti sosial yang digelar AD akan dimulai pukul 15.00 WIB. Namun, karena kondisi hujan, acara molor hingga pukul 17.00 WIB. “Rombongan AD tiba di lokasi baksos sekitar pukul 17.00 WIB. Acara kemudian dimulai,” kata dia.
Menurutnya, ada indikasi kuat terjadi pelanggaran dalam sosialisasi dan baksos tersebut. Pasalnya, kata dia, acara tersebut diadakan untuk penggalangan massa agar memilih AD dalam Pemilu 2014. “Aroma money politic terlihat dalam bentuk pemberian sembako kepada warga yang datang. Ada angka tiga dan tulisan Ariyanti dari plastik pembungkus sembako yang diterima warga,” ujarnya.
Dijelaskannya, AD atau tim suksesnya menyediakan sekitar 7.000 paket sembako untuk dibagikan. Selain tulisan, Jaelani juga mencium aroma pelanggaran karena acara tersebut dihadiri caleg-caleg DPRD Sukoharjo yang akan bertarung pada Pemilu 2014.
“Ini adalah temuan pelanggaran, bukan laporan pelanggaran karena hingga Sabtu belum ada warga yang melaporkan kejadian itu kepada Panwaslu Polokarto. Kemungkinan besar, warga masih takut untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Padahal kami sudah mendorong agar warga tak takut untuk melapor atau bersaksi dalam sengketa pemilu,” terangnya.