by Aprianus Doni Tolok - Espos.id News - Rabu, 10 November 2021 - 02:43 WIB
Esposin, JAKARTA — Pemerintah berencana kembali menerapkan tes PCR bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sementara pakar epidemiologi menyatakan cukup hanya swab antigen.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai tes rapid antigen masih menjadi opsi terbaik untuk mendeteksi dini status kesehatan masyarakat.
Menurutnya, tes tersebut memiliki beberapa kelebihan yakni proses dan hasil yang cepat dan memiliki tingkat akurasi yang mumpuni serta berbiaya murah.
“Karena mau dilakukan massal atau masif, ya harus yang murah tapi tetap cepat dan efektif ya antigen,” katanya kepada Bisnis, Selasa (9/11/2021).
“Karena mau dilakukan massal atau masif, ya harus yang murah tapi tetap cepat dan efektif ya antigen,” katanya kepada Bisnis, Selasa (9/11/2021).
Baca Juga: Siap-Siap, Wajib PCR akan Diberlakukan Lagi untuk Penerbangan
Berdasarkan riset terkini University College London, sambungnya, menunjukkan tes antigen sangat berguna sebagai alat kesehatan masyarakat untuk memutus potensi transmisi virus
“Orang yang memiliki hasil positif setelah dites antigen maka harus dipercaya bahwa dia harus dikarantina,” kata Dicky.
Kendati demikian, Dicky tidak menampik tes PCR tetap menjadi alat utama dalam mendeteksi (testing) kasus positif tetapi sebagai strategi klinis.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan syarat wajib PCR untuk perjalanan domestik dapat sewaktu-waktu berlaku lagi.
Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kembali syarat wajib tes PCR.
Baca Juga: PKS: Wajib PCR Lebih Bermuatan Bisnis daripada Kesehatan
Hal itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Kami sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari tes PCR, itu sedang kami kaji,” kata Luhut dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Setpres, Senin (8/11/2021).
Meski demikian, sambung Luhut, keputusan tersebut masih didalami mengingat penurunan mobilitas masyarakat juga berdampak pada tertahannya pertumbuhan ekonomi.
Luhut tidak ingin kondisi ekonomi pada triwulan IV tahun 2020 terjadi lagi pada tahun ini karena tingkat keyakinan konsumen menurun.
Luhut saat ini menjadi sorotan karena dianggap masuk dalam sindikat bisnis PCR. Salah satu perusahaan Luhut, PT GSI, menjadi penyedia jasa PCR.