JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal akan terus mematangkan kebijakan untuk melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan dengan kapasitas mesin (cc) besar, meski rencana tersebut menuai keraguan dari sejumlah pihak dalam penerapannya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan menjadi kerepotan jika sejumlah langkahnya terkait dengan BBM bersubsidi atau jenis premium terus digawangi pihak lain dengan sejumlah kritik. “Namanya implementasi tentu masih ada satu dua hambatan di sana-sini,tapi harus jalan. Kalau naik tak boleh, pembatasan tak boleh. Jadi bolehnya apa. Kalau kritis boleh, tetapi ini harus jalan. Kita harus maju,” kata Hatta menjawab pertanyaan wartawan di Istana Presiden hari ini.

Hatta kemudian mengatakan adapun tujuan dari pemerintah untuk melakukan batasan berdasarkan kapasitas mesin mobil tersebut, agar subsidi BBM bisa tersalur pada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Dia mengatakan pemerintah tidak menginginkan BBM bersubsidi justru banyak digunakan oleh kalangan dengan latar belakang ekonomi yang mampu. “Sekarang saya mau tanya, kamu rela tidak orang yang mampu itu menghabiskan subsidi [BBM], yang diambil dari dana yang bisa untuk kesehatan, pendidikan,” kata Hatta.

Sebelumnya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah menilai lebih baik pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin besar, daripada melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi tipe mobil tersebut yang dinilai berpotensi menciptakan kerawanan sosial dan dinilai rumit dalam pengawasannya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif