by Arys Aditya Jibi Bisnis - Espos.id News - Senin, 1 Mei 2017 - 14:55 WIB
Esposin, JAKARTA -- Korps Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) membantah kabar yang menyebutkan telah terjadi perampasan dokumen dan perlakuan kasar oleh anggota kepada WNI di Hong Kong. Hal itu terkait pengamanan saat Presiden bertemu para diaspora tersebut pada Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara di Asia World Expo Ground, Hong Kong, Minggu (30/4/2017).
Bantahan ini disampaikan Komandan Paspampres Brigjen TNI (Mar) Suhartono, dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis/JIBI, Senin (1/5/2017). Dia menyampaikan bahwa Paspampres telah melakukan tugas dengan benar dan sesuai prosedur pengamanan VVIP. "Tidak benar anggota kami merampas dan membentak warga Indonesia yang akan menyerahkan surat atau dokumen tersebut," ujar Suhartono.
Menurutnya, Paspampres hanya memeriksa surat atau dokumen yang hendak diserahkan ke Presiden. Oleh karena itu, berbagai bentuk barang untuk Presiden harus dipastikan dahulu keamanannnya oleh Paspampres.
"Prosedurnya adalah dilaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap berbagai bentuk barang pemberian untuk Presiden dan setelah diyakini aman, maka barang-barang tersebut diberikan pada Presiden melalui ajudan Presiden," lanjutnya.
Demikian pula dengan semua dokumen, buku, surat, dan karangan bunga yang diserahkan pada Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara telah melalui pemeriksaan sesuai prosedur. "Barang-barang tersebut diterima oleh anggota Paspampres yang berada di tempat acara, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dipastikan keamanannya, baru diberikan kepada Presiden melalui Ajudan Presiden," tutur Suhartono.
Saat ini berbagai macam surat, buku dan karangan bunga dan berbagai bentuk pemberian yang diberikan kepada Presiden dari acara kemarin telah berada di tangan Presiden. Siang ini, Senin 1 Mei 2017, anggota Paspampres menerima dokumen di lobi hotel tempat Presiden menginap. "Setiap dokumen yang akan diserahkan ke Presiden, prosedurnya diserahkan kepada Paspampres untuk dicek terlebih dahulu," kata Suhartono.