by M.g. Noviarizal Fernandez Jibi Bisnis - Espos.id News - Minggu, 9 Juli 2017 - 23:30 WIB
ESPOS.ID - Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Soloraya membawa poster saat menggelar aksi di Bundaran Gladak, Solo, Jumat (9/3/2012). (Dok/JIBI/Solopos)
Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah organisasi sayap partai di bidang kepemudaan menilai organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pantas dibubarkan.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia (BMI), Mixil Minamunir, menganggap HTI bukanlah organisasi keagaman atau sosial. Namun, HTI, lanjutnya, merupakan organisasi politik yang bertujuan akhir merebut kekuasaan.
"HTI jauh lebih radikalisme karena ingin meruntuhkan pancasila dan diganti dengan khilafah," ujar Mixil saat acara Halal Bihalal BMI dan diskusi dengan tema Mendorong Realisasi Pemerintah Atas Pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia di Kantor DPP BMI, Jakarta Pusat, Minggu (9/7/2017).
Oleh karena itu, Mixil mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila serta NKRI. Caranya adalah menutup seluruh ruang kegiatan HTI yang dapat memengaruhi runtuhnya Pancasila dan NKRI. "Yang kita harus lakukan saat ini menutup setiap jalan dan membubarkan kegiatan HTI yang dapat meruntuhkan pancasila," tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPN PKPI Donny Gahral mengatakan ideologi HTI dilarang karena tidak mengenal Pancasila dan NKRI. "Yang dibutuhkan saat ini adalah legitasi publik dan dukungan seluruh aparatur negara," katanya.
Selain itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Hanura, Wisnu Dewanto, menyebutkan HTI telah lari dari kesepakatan nilai bangsa. Indonesia kuat karena bersatu dari beberapa perbedaan dan keanekaragaman antar suku, budaya, ras, dan agama.
"Kalau zaman dulu Wali Songo berdakwah sesuai dengan langit dijunjung dan tidak dengan radikalisme, tapi HTI sebaliknya. Dakwah HTI tidak sesuai [dasar negara] dan [sebagai bentuk] radikalisme," tutupnya.