by Newswire - Espos.id News - Minggu, 28 Juli 2024 - 19:58 WIB
ESPOS.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy usai konferensi pers di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, DIY, Minggu (28/7/2024) (ANTARA/Luqman Hakim)
Esposin, SLEMAN – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Selanjutnya, Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang.
Keputusan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kepada wartawan saat konferensi pers di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.
Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.
Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.
Selain menunjuk Muhadjir Effendi, PP Muhammadiyah juga menunjuk beberapa orang di tim pengelola tambang tersebut, seperti Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.
Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.
Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.
"Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau [komunikasi dengan Menteri Investasi]. Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata dia.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.