by Asiska Riviyastuti Jibi Solopos - Espos.id News - Jumat, 1 Januari 2016 - 10:00 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi (aseansec.org)
Esposin, SOLO — Pasar bebas di kawasan Association of South East Asian Nation (ASEAN) mulai diberlakukan tahun 2016 ini. Peluang dan ancaman pun membayangi pelaku industri Tanah Air.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Solo, Triyana, mengatakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bisa menjadi peluang besar dalam pengembangan usaha dan peningkatan ekspor.
Dia mengaku telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan untuk memberikan pelatihan ekspor kepada pedagang.
“Ada beberapa kriteria supaya produknya laku dan diterima pasar, di antaranya warna, desain, kualitas, dan harga supaya mampu berkompetisi di pasar internasional,” ungkap Triyana, Rabu (30/12/2015).
Dia mengklaim pelaku usaha di Solo banyak yang sudah siap karena bermacam pelatihan juga diadakan, seperti packaging, desain, dan pemasaran. Selain itu, dia mengatakan cukup banyak pengusaha lokal yang sudah mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini karena SNI merupakan kebutuhan sehingga cukup banyak yang berinisiatif untuk mengajukan.
Di bisnis perhotelan, pelaksanaan MEA dinilai belum akan langsung berdampak pada tahun depan. Pejabat Humas Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo, M.S.U. Adji, mengatakan belum semua hotel dan tenaga kerja di perhotelan bersertifikat. Hal ini karena lembaga penyelenggara sertifikasi terbatas.
Dia menilai dukungan dan keseriusan pemerintah untuk menggenjot peningkatan lembaga dan tenaga kerja bersertifikasi masih kurang. Namun dia mengaku optimistis pada 2016, semua hotel bisa memperoleh sertifikat.
“Tahun depan gempuran tenaga kerja asing di Solo kemungkinan belum ada. Hal ini karena tenaga kerja biasanya mempertimbangkan upah sehingga kalaupun ada serbuan itu biasanya di kota besar,” kata Adji.
Sementara itu, dukungan permodalan untuk peningkatan usaha di tahun depan cukup besar, diantaranya dengan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga lebih rendah, yakni dari 12% menjadi 9%. Oleh karena itu, diharapkan harga produk bisa lebih kompetitif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo, Bandoe Widiarto, mengatakan pertumbuhan penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun ini rendah, yakni 7%. Padahal dengan melihat potensi yang ada, kenaikan bisa mencapai 20%.