by John Oktaveri Jibi Bisnis - Espos.id News - Kamis, 6 September 2012 - 04:17 WIB
ESPOS.ID - ILUSTRASI (JIBI/SOLOPOS/dok)
JAKARTA—Anggota Komisi VII DPR, Alimin Abdullah mengatakan tidak mudah bagi DPR untuk menyetujui permintaan tambahan kuota BBM karena masih tingginya tindak pelanggaran pendistribusian bahan bakar minyak.
Menurut Alimin, komisi DPR yang menangani masalah pertambangan tersebut akan membuat perhitungan cermat soal tambahan kuota. Namun demikian, pemerintah harus memastikan dulu tidak terjadi lagi penyalahgunaan pendistribusian BBM.
“Kita tidak bisa katakan beri tambahan kuota meski itu merupakan kebutuhan rakyat. Kalau ternyata ada kebocoran pendistribusian maka sama saja kita memberikan kesempatan kepada maling,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (5/9/2012).
Alimin mengakui selama ini ada kekhawatiran pemetaan kebutuhan BBM tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, ada daerah yang seharusnya lebih membutuhkan tapi tidak terdistribusikan dengan baik.
Selain itu, fakta di lapangan juga menunjukkan adanya upaya penimbunan BBM oleh pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan dari pendistribusian BBM, katanya.
“Kita sudah punya BP Migas, punya teknologi dan polisi untuk mengawasi. Seharusnya BBM yang dikeluarkan dari depo benar-benar masuk ke SPBU. Begitu juga dari SPBU, benar-benar terdistrubusikan dengan baik,” ujarnya. Dia menilai ‘uang hilang’ akibat kebocoran distribusi tersebut seharusnya bisa digunakan pemerintah untuk membenahi berbagai fasilitas publik.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan akan meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada DPR menjadi sekitar 43-44 juta kiloliter (KL) dari asumsi awal 40 juta KL.
Hatta berharap, pembahasan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hatta menyatakan, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan berdiskusi untuk menentukan jatah tambahan kuota BBM subsidi. Selanjutnya, hasil pembahasan pemerintah akan diajukan ke DPR.
Mengenai jumlahnya Hatta memperkirakan, akan menambah sekitar 3-4 juta KL guna memenuhi tingkat konsumsi masyarakat. Adapun cadangan premium yang dimiliki PT Pertamina saat ini masih mencukupi.
"Kira kira akan menjadi 43 -44 juta KL sesuai dengan pembangunan ekonomi dan transportasi kita," kata Hatta. Mantan Menteri Perhubungan itu mengakui, konsumsi BBM subsidi saat ini sudah melebihi kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 sebesar 40 juta KL. Pemicu kelebihan kuota tersebut akibat dibatalkannya kenaikan harga BBM subsidi saat pemerintah mengajukan APBN-P 2012.