Esposin. SOLO -- Capaian realisasi penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Soloraya melampaui ketentuan nasional. Pemerintah menentukan minimal 20% penyaluran kredit diberikan kepada UMKM, tapi di Soloraya mencapai 34,7%.

Data Bank Indonesia (BI) Perwakilan Solo menunjukkan sebagian besar kredit tersebut disalurkan kepada sektor pedagang besar dan eceran (64%) dan sektor industri pengolahan (14%). Tak hanya itu, jangkauan penyebaran kredit pun lebih luas. Hal ini karena ada pertumbuhan jumlah rekening kredit sebanyak 63,8%. Namun total kredit UMKM yang disalurkan mencapai Rp15,6 triliun atau tumbuh 19% dari tahun sebelumnya.

Kepala BI Perwakilan Solo, Ismet Inono, menyampaikan meski capaian penyaluran kredit untuk UMKM sudah sesuai dengan ketentuan, tapi jumlahnya perlu ditambah. “Skim [jenis kredit] yang diberikan perbankan cukup banyak. Namun kami akan berupaya supaya ada penambahan dari segi jumlah dana yang disalurkan atau jangkauan,” ungkap Ismet kepada wartawan seusai Kunjungan Kerja Komite IV DPD dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU No. 20/2008 tentang UMKM di ruang kerjanya, Kamis (6/2/2014).

Sedangkan untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan pada tahun lalu mencapai Rp1,3 triliun. Hal itu tumbuh 16,5% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ismet menjelaskan pertumbuhan penyaluran KUR ini sesuai dengan yang dikehendaki. Tingginya dana yang disalurkan juga diimbangi dengan non performing loan (NPL) yang rendah, yakni 1%-4%.

Namun diakuinya ada beberapa kendala dalam penyaluran KUR, di antaranya masyarakat yang menganggap KUR adalah dana hibah. Ketentuan larangan penyaluran dua fasilitas kredit berjamin sekaligus termasuk usaha takeover kredit harus dilunasi terlebih dahulu. Klaim KUR juga baru dapat diketahui ketika KUR mencapai kolek empat atau lima.

Kendala lainnya adalah keterbatasan SDM KUR di bank. Padahal koperasi baru bisa ikut menyalurkan KUR pada pertengahan tahun setelah dinas koperasi mengeluarkan surat keterangan koperasi tersebut sehat. Selain itu, suku bunga KUR juga dinilai masih tinggi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD, GKR Ayu Koes Indriyah, mengatakan pada tahun lalu penyerapan KUR kurang maksimal jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, pelaku UMKM banyak yang kurang tahu mengenai cara pengajuan. Selain itu, ada beberapa bantuan keuangan langsung yang disalurkan kepada masyarakat seperti PNPM Mandiri.

“Berdasarkan hasil pengawasan, pelaku UMKM itu terkendala di agunan. Mereka sulit mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan,” ujarnya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif