by Shoqib Angriawan Jibi Solopos - Espos.id News - Selasa, 3 Februari 2015 - 04:40 WIB
ESPOS.ID - Tanda pagar #SAVEPOLRIKPK (Twitter.com)
Esposin, SOLO — Forum Rektor Indonesia (FRI) menyusun tujuh rekomendasi kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk segera menuntaskan perseturuan KPK dan Polri.
Secara ringkas, tujuh rekomendasi itu yakni pertama, mendukung Jokowi agar terikat oleh perintah konstitusi dan kepentingan rakyat.
Kedua, memberi jaminan bahwa sistem kepresidenan dibangun atas dasar presidensial yang kuat. Presiden harus berani dan mandiri dalam mengambil sikap karena konstitusi dan sistem hukum melindungi presiden dari pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
Ketiga, menyerukan agar presiden mengambil langkah cepat dan tegas, terutama dengan kekosongan Polri agar masalah tidak berlarut-larut. Selain itu juga tidak melantik pejabat yang menjadi tersangka korupsi sesuai dengan rekomendasi Tim-9.
Keempat, mengambil langkah cepat dalam menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi. Kelima, menyerukan kepada pekerja peradilan untuk tidak mempermainkan hukum.
Keenam, menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu dan menggalang komitmen bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Ketujuh, menyerukan kepada segenap pendidikan tinggi untuk berkomitmen tidak memberikan ruang dan praktik penyalahgunaan wewenang di institusi masing-masing.
Pernyataan dukungan itu disampaikan setelah sejumlah tokoh dan akademisi nasional dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berkumpul di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu (1/2).
“Kami memberikan dukungan penuh kepada presiden agar menyikapi ini dengan baik. Bangsa yang telah on the right track ini jangan sampai mengalami kemunduran dan konflik yang berkepanjangan,” ujar Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Widodo Muktiyo, kepada wartawan dalam acara Program Klewer Bangkit di halaman Masjid Agung Solo, Senin (2/2/2015).
Oleh sebab itu, FRI menyusun tujuh rekomendasi kepada presiden untuk segera bertindak nyata mengatasi hal tersebut.