by Newswire - Espos.id News - Selasa, 31 Agustus 2021 - 05:34 WIB
ESPOS.ID - Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (tengah) dan suaminya yang juga anggota DPR dari Partai NasDem Hasan Aminudin (kiri) berjalan keluar dari Terminal 3 setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/8/2021). Pasangan suami istri tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Daerah Probolinggo. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/wsj.
Esposin, JAKARTA – Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS), akhirnya berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait seleksi jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang, termasuk Puput Tantriana, sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dari 22 orang tersebut, anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013, Hasan Aminuddin (HA) juga ditetapkan sebagai tersangka. Hasan Aminuddin merupakan suami dari Puput Tantriana Sari.
"KPK menetapkan 22 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari WIB.
Baca Juga: Digelar 3-5 September, Ini Jadwal Lanjutan Pertandingan Liga 1
Baca Juga: Digelar 3-5 September, Ini Jadwal Lanjutan Pertandingan Liga 1
Alex mengatakan terdapat 18 orang sebagai tersangka pemberi kasus tersebut yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Probolinggo. Mereka adalah Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).
Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).
Baca Juga: Lampu Hijau Kelanjutan Liga 1
Sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai penerima, Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca Juga: Atlet Asal Sragen Perlu Singkirkan Beban di Paralimpiade Tokyo 2020
Alex menyatakan KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal ini. Hal tersebut sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya.
"Perbuatan para tersangka yang diduga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan telah melanggar nilai antikorupsi yang seharusnya ditegakkan oleh pejabat publik," kata dia.