by Mia Chitra Dinisari Jibi Bisnis - Espos.id News - Kamis, 3 Januari 2013 - 01:15 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS)
JAKARTA--Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan sepanjang 2012, tingkat korupsi di bidang pendidikan nasional masih tinggi, menyusul banyaknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2012.
Berdasarkan pantauan ICW, selama 2012 terjadi 40 kasus tindak korupsi, dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp138,97 miliar.
Dari puluhan kasus itu, angka kasus korupsi terbesar terjadi di Dinas Pendidikan sebanyak 20 kasus, dengan kerugian sebesar Rp44,80 miliar. Kemudian di perguruan tinggi sembilan kasus, sekolah delapan kasus, kanwil Kemenag dua kasus, dan DPRD sebanyak satu kasus.
Dari puluhan kasus itu, angka kasus korupsi terbesar terjadi di Dinas Pendidikan sebanyak 20 kasus, dengan kerugian sebesar Rp44,80 miliar. Kemudian di perguruan tinggi sembilan kasus, sekolah delapan kasus, kanwil Kemenag dua kasus, dan DPRD sebanyak satu kasus.
Adapun jenis kasus korupsi yang terjadi didominasi oleh kasus penggelapan dana senilai Rp44,30 miliar. Kasus lainnya yaitu penyelewengan, pungli, pengadaan dana fiktif dan mark up anggaran.
Peneliti ICW Siti Juliantari Rachman mengatakan angka tersebut cenderung naik dibandingkan kasus yang terjadi pada 2011 lalu. Penyebabnya, antara lain meningkatnya dana pendidikan dalam APBN, juga naiknya dana Biaya Operasional Sekolah.
Menurut Siti, kasus yang terjadi itu sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Beberapa diantaranya, terjadi sebelum 2012, namun baru ditetapkan sebagai kasus korupsier tahun lalu.
Sedangkan, katanya, dari 40 kasus, hingga saat ini baru ada satu kasus yang sudah diputuskan atau dituntaskan. Yakni penyalahgunaan dana BOS oleh salah satu SMA Negeri di Sukabumi dengan nilai korupsi sebesar Rp304 juta.
Untuk perkiraan kasus korupsi tahun depan, Siti menduga juga akan kembali naik, mengingat anggaran pendidikan dan dana BOS kembali naik. Apalagi, lanjutnya, potensi penyalahgunaa makin besar karena menjelang pemilu 2014 mendatang.
ICW menjelaskan, kasus besar yang sudah diitangani tahun lalu a.l korupsi pengadaan anggaran dan barang laboratorium di 18 universitas. Kasus ini diduga melibatkan parpol berkuasa, Partai Demokrat, dan menyeret petinggi parpol tersebut. Selain democrat, petinggi parpol lainnya juga ikut terseret kasus ini karena diduga terlibat kasus ini.
Selain kasus korupsi, misprioritas juga terjadi pada anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud. Pada tahun 2012, Kemendikbud telah mengalokasikan dana abadi pendidikan yang akan diinvestasikan pada sektor-sektor tertentu.
Dana ini diharapkan memberikan bunga yang akan digunakan untuk membiayai beasiswa bagi siswa, mahasiswa, dan penelitian dosen di perguruan tinggi. Sampai saat ini dana abadi pendidikan telah terkumpul kurang lebih Rp10 triliun dan diperkirakan akan mencapai Rp15 triliun pada tahun 2013.
Selain itu pengelolaan anggaran pendidikan di Kemendikbud terbukti masih belum akuntabel, menyusul opini disclaimer yang dikeluarkan BPK atas laporan keuangan Kemendikbud pada 2011 lalu. Artinya, laporan keuangan Kementerian itupun tidak menyajikan bukti pertanggungjawaban yang baik.
Menjelang Pemilu 2014 mendatang, ICW juga mensinyalir ada enam sumber anggaran pendidikan yang rawan dikorupsi. Yaitu pertama, anggaran pendidikan untuk operasional dan rehabilitasi sekolah, dan kedua, anggaran beasiswa siswa miskin dan juga dana penelitian untuk perguruan tinggi.
Ketiga, yaitu anggaran untuk sertifikasi guru dan tunjangan profesi, empat anggaran untuk perubahan kurikulum tahun 2013, kelima anggaran perubahan kurikulum, dan terakhir yakni dana abadi pendidikan.
