by Ashari Purwo Jibi Bisnis - Espos.id News - Jumat, 31 Oktober 2014 - 04:40 WIB
ESPOS.ID - Fraksi PDI Perjuangan protes intrupsi, Selasa (7/10/2014). (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, memastikan pembahasan setiap kebijakan DPR bakal terus mengalami jalan buntu. “Mereka akan sulit untuk menghasilkan kebijakan legislasi,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Kamis (30/10/2014)
Lemahnya konsolidasi antarfraksi, menurut Saldi Isra juga berisiko menumpulkan pengawasan DPR terhadap pemerintah. “Jika terus-terusan terbelah, mereka akan sangat susah menggunakan hak-hak mereka.”
Senada, peneliti Formappi, Lucius Karus juga meramalkan perpecahan DPR yang dipicu upaya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengeliminasi posisi dominan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen itu bakal membuat setiap kebijakan senantiasa deadlock atau buntu karena tidak menemukan titik temu. “Karena dari sisi jumlah fraksi, jumlahnya sama. Lima lawan lima,” kata Lucius.
Menurutnya, perseteruan itu akan memunculkan ketidakpercayaan publik atas DPR. “Dengan lunturnya kepercayaan publik terhadap DPR, berpotensi memunculkan kekuatan rakyat yang justru akan mengkritik wakil yang dipilihnya.”
Seperti kerap diberitakan sebelumnya, terdapat rivalitas politik antara kubu KMP dan KIH. KMP didukung Fraksi Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, PAN, serta PKS. Sedangkan KIH beranggotakan Fraksi PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, serta PPP versi Romahurmuziy.
Menyusul dominasi KMP atas pimpinan DPR dan MPR pada rapat paripurna perdana masing-masing lembaga negara itu, KIH sempat menunda-nunda menyerahkan nama legislator yang bakal duduk dalam alat kelengkapan dewan. Kemacetan proses pembentukan alat kelengkapan dewan itu kembali lancar bergulir setelah Fraksi PPP menyerahkan nama.
Karena kubu KIH tak muncul kala digelar pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, nama-nama legislator dari lima fraksi pendukung KMP tentu saja menguasai sepenuhnya ketua dan wakil ketua komisi yang ada. Nyatanya, kenyataan itu tak diterima oleh KIH yang lalu membentuk pimpinan tandingan DPR.
Pimpinan DPR tandingan versi KIH adalah Pramono Anung sebagai ketua DPR, dengan Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura) sebagai wakil ketua. Pimpinan DPR tandingan versi KIH itu bahkan bakal menggelar rapat paripurna membahas struktur pimpinan alat kelengkapan dewan.
Aria Bima, politikus PDIP, menyatakan rapat paripurna penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan versi tandingan itu akan dihadiri seluruh fraksi anggota KIH. Rencananya, papar Aria, rapat paripurna akan digelar Jumat (31/10/2014) pukul 09.00 WIB. “Kami akan menempati ruang paripurna yang biasa dipakai,” katanya, Kamis.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan paripurna tandingan yang akan digelar oleh KIH itu sangat sulit dilakukan karena belum adanya dasar hukum. “Saya kira Sekretariat Jenderal DPR pun juga sependapat dengan saya. Semuanya, termasuk penggunaan fasilitas ruang rapat DPR harus sesuai dengan aturan,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan DPR tandingan versi KIH itu bukanlah ancaman bagi parlemen. Menurutnya, pimpinan DPR dan aturan telah membuka ruang untuk dilakukannya komunikasi politik. Menurutnya, sebagai perwakilan rakyat di parlemen, KIH seharusnya menempuh jalur yang sesuai aturan main tanpa perlu membuat DPR tandingan.
“Tidak ada itu [ancaman]. Kita mau main aturan atau ancaman. Di DPR seharusnya tidak muncul Dewan tandingan karena berbeda dengan ormas yang bisa dibuat sesuka hati,” ujarnya. (John Andhi Oktaveri/Akhirul Anwar/JIBI/Detik/Antara)