by Newswire - Espos.id News - Kamis, 1 Agustus 2024 - 19:02 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi ubu menyusui, ASI. (Freepik)
Esposin, JAKARTA -- Dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan, salah satunya mengenai donor ASI dan pemberian susu formula pada bayi.
Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024 disebutkan pada ayat 1, jika ibu kandung tidak dapat memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif bagi bayinya karena terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka bayi dapat diberikan ASI dari donor.
Ayat 2 menyebutkan, pemberian ASI dari donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan; b. Identitas, agama, dan alamat donor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI; c. Persetujuan donor air susu ibu setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI; d. Donor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis; e. ASI dari donor tidak diperjualbelikan.
Ayat 3 menyebutkan pemberian ASI dari donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
Selain itu, ayat 4 mengatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI dari donor diatur dengan Peraturan Menteri.
Adapun mengenai susu formula, disebutkan dalam pasal 29, dalam hal pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan ASI dari donor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dimungkinkan, bayi dapat diberikan susu formula bayi.
Kemudian dalam pasal 30, Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.
Pasal 33 juga menyebutkan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif.
Adapun contohnya terdapat dalam sejumlah butir, seperti: a. Pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sama, atau bentuk apa pun kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan. b. Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya ke rumah; c. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya sebagai daya tarik dari penjual. d. Penggunaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya kepada masyarakat. f. Promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayr dan/atau produk pengganti ASI lainnya.