by Newswire - Espos.id News - Senin, 24 Agustus 2020 - 22:54 WIB
ESPOS.ID - Logo Pilkada Serentak 2020 (Bisnis/Antara)
Esposin, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap menolak keputusan pemerintah melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Penolakan DPD karena tidak ada jaminan dari pemerintah soal keselamatan 105 juta pemilih dan tenaga pelaksana pemungutan suara di seluruh Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentrak Menghidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi.
Selain Fachrul Razi narasumber pada acara diskusi yang digelar MPR itu adalah Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS. Kemudian Yanuar Prihatin dari Fraksi PKB, serta pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe.
Karanganyar Zona Merah Covid-19, Rencana Sekolah Buka September Batal
“Kita punya sikap politik adalah menolak pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada 2020 Desember mendatang,” ujar Fachrul Razi, Senin (24/8/2020).
Dia menambahkan hingga kini pemerintah tidak bisa menjamin keselamatan pilkada pada 9 Desember mendatang dari pandemi Covid-19.
Fachrul mengatakan dirinya memiliki data statistik yang menunjukkan peningkatan Covid-19 sangat luar biasa menyerang daerah-daerah yang selama ini dikatakan aman untuk pelaksanaan pilkada. Bahkan, lanjutnya, dari sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, tujuh di antaranya masih rawan Covid-19.
Menangis, Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Terharu Perhatian Masyarakat
Pilkada Serentak 2020, kata Fachrul, akan melibatkan 270 daerah serta kurang 105 juta pemilih. Mereka dinilai sangat rentan terancam keselamatan jiwanya karena wabah Covid-19 yang masih berlangsung.
“WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Selain Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh pemerintah, wabah ini telah memakan korban banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Yanuar Prihatin mengatakan pilkada sebaiknya digelar berdasarkan keamanan wilayah terkait persebaran Covid-19. Dia sepakat agar Pilkada di daerah berwarna merah atau yang sangat rentan tidak usah dipaksakan dan ditunda.
Lagi Ngehits, Ganjar Tak Mau Ketinggalan Kunjungi Mata Langit
“Seluruh tahapan pilkada harus dikaji ulang dari segi waktu, dari segi pentahapan yang melibatkan kerumunan orang,” ujarnya.