by Demis Rizky Gosta Jibi Bisnis - Espos.id News - Sabtu, 15 Juni 2013 - 15:48 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan dan PKS menyatakan penolakan atas rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.
Penolakan tersebut disampaikan melalui pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, Sabtu (15/6/2013).
Pandangan fraksi PDI-P yang dibacakan Sayed Muhammad Mulyadi mempertanyakan kewenangan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (10) UU no. 19/2012 tentang APBN 2013 yang akan digantikan oleh APBN-P 2013 yang sedang dibahas saat ini.
"Fraksi PDI-P mempertanyakan apakah keuangan negara bisa digunakan pemerintah tanpa persetujuan DPR," kata Sayed.
PDI-P mengajukan RAPBN-P alternatif untuk dibahas dalam Sidang Paripurna DPR yang tidak memasukkan kebijakan penaikan BBM bersubsidi.
Sayed menjelaskan RAPBN-P alternatif tersebut bisa digunakan sebagai pengganti RAPBN-P hasil rumusan Badan Anggaran DPR jika sidang paripurna tidak menyetujui langkah pemerintah menaikkan BBM bersubsidi.
Adapun PKS, melalui pandangan mini fraksi yang disampaikan Yudi Widiana, menolak penaikan BBM bersubsidi dengan alasan pemerintah belum menerapkan langkah yang optimal untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.
Selain itu, PKS beranggapan pemerintah juga belum mampu menyediakan transportasi masal yang memadai dan menjalankan diversifikasi energi.
"Rencana kenaikan bbm bersubsidi tidak tepat karena pemerintah belum menyelesaikan instrumen pengaturan dan pengelolaan BBM bersubsidi," kata Yudi.
Namun, PKS menyetujui rencana pemerintah memperluas program bantuan sosial bagi rakyat miskin termasuk pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Yudi menyatakan penambahan bantuan tersebut cukup relevan untuk mengurangi dampak inflasi tinggi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi meskipun pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Penolakan atas penaikan harga BBM bersubsidi dan BLSM juga disampaikan oleh partai Hanura, sedangkan partai Gerindra menolak pemberian BLSM dan menyetujui penaikan harga BBM bersubsidi.