by Demis Rizky Gosta Jibi Bisnis - Espos.id News - Rabu, 13 Maret 2013 - 16:17 WIB
ESPOS.ID - Chairul Tanjung (dok)
JAKARTA—Komite Ekonomi Nasional menegaskan tidak ada opsi penaikan harga dalam rencana kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang akan diumumkan pemerintah dalam 2 pekan ke depan.
Ketua Umum KEN, Chairul Tanjung mengatakan lewat penaikan harga BBM bersubsidi pemerintah masih memberikan subsidi pada golongan ekonomi atas padahal kebijakan tersebut berdampak besar pada kesejahteraan penduduk miskin.
“Itu cara gampang, tapi apa akibatnya? Akibatnya kalau harga kita naikkan misalnya Rp1.500—2.000 orang kaya tetap disubsidi, orang miskin hidupnya jadi lebih susah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/3/2013).
Dia menjelaskan kesejahteraan penduduk miskin akan tergerus karena kenaikan harga yang mengiringi penaikan harga BBM bersubsidi padahal sebagian besar pendapatan mereka habis hanya untuk kebutuhan pokok.
Chairul memaparkan saat ini rata-rata penduduk miskin menggunakan 65% pendapatannya untuk membeli makanan, termasuk konsumsi beras yang sekitar 29% dari pendapatan.
KEN dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ungkapnya, telah menyepakati rencana kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang rencananya akan disampaikan pada 28 Maret.
Chairul mengisyaratkan pemerintah dan KEN lebih sepakat untuk menempuh cara yang tidak konvensional dengan mengambil contoh keberhasilan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji.
Cara tersebut, menurut dia, bisa berdampak lebih besar meski sulit diimplementasikan dan pasti banyak menemui pertentangan.
“Konversi ke elpiji 3 kilogram kurang complicated apa. Meleduk di kanan kiri, ada masalah di sana sini tapi toh sekarang jalan. Berapa triliun itu bisa dihemat,” kata Chairul.
Program konversi minyak tanah (kerosin) menjadi elpiji telah menekan alokasi minyak tanah dari 9,85 juta kiloliter pada 2007 menjadi 1,7 juta kiloliter pada 2012.
