ESPOS.ID - Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015). (Setkab.go.id)
Esposin, JAKARTA – Meskipun berdasarkan laporan terakhir jumlah hotspot atau titik api sudah sangat berkurang, di mana Sumatera 53, Kalimantan 174, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak untuk menggunakan momentum ini.
“Kami akan fokus pada pencegahan. Kami akan melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka ruang bagi pembakaran lahan gambut,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas membahas tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015) siang.
Presiden joko juga memerintahkan perlunya dilakukan review atau kaji ulang atas semua perizinan, pemberian konsesi, terutama pemberian konsesi bagi lahan-lahan gambut.
“Saya instruksikan untuk tidak ada lagi pemberian izin baru kepada lahan gambut dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),” tegas Presiden.
Menurut Presiden, diperlukan sebuah penanganan khusus untuk lahan gambut ini. Oleh sebab itu, nanti akan dibicarakan kemungkinan pembentukan badan atau satuan tugas yang akan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) sehingga bisa cepat bergerak.
“Jangan sampai musim kering sudah datang lagi, kita belum bergerak apa-apa,” kata Presiden Jokowi seraya menyebutkan, meskipun saat ini hujan mulai turun, akan terus dilakukan, penanganan, dan pengelolaan itu.
Presiden Jokowi sebagaimana dilaporkan Setkab.go.id, Rabu (4/11/2015), juga meminta agar pembangunan sekat kanal (blocking canal) jterus dilakukan dalam rangka pembasahan lahan gambut.
Presiden menyampaikan kemarin dirinya sudah menerima ahli-ahli gambut dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang memberikan masukan yang sangat komprehensif.
“Saya minta Kementerian LHK melibatkan mereka, ahli-ahli gambut, dalam merancang tata kelola lahan gambut ke depan,” pintaPresiden Jokowi seraya menyebutkan, sudah jelas apa yang harus dilakukan.
Oleh sebab itu, mulai Rabu (4/11/2015), Presiden meminta untuk ditindaklanjuti beberapa hal yang telah ia sampaikan.