by Dewi A Zuhriyah Jibi Bisnis - Espos.id News - Kamis, 3 Maret 2016 - 19:30 WIB
ESPOS.ID - Fadli Zon berfoto selfie dengan wanita pendukung calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di New York, Kamis (3/9/2015) . (JIBI/Solopos/Reuters)
Esposin,JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menganggap gaduh menteri, terutama antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said, merupakan sinyal bahwa Presiden tidak mampu mengatur kabinetnya.
Dia memandang kegaduhan tersebut tidak hanya menjadi sinyal reshuffle. "Menurut saya ini bukan hanya masalah reshuffle, ini adalah ketidakmampuan Presiden dalam mengatur menterinya. Saya kira ini masalah leadership saja kok, ketidakmampuan mengatur kabinet," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Kamis (3/3/2016).
Silang pendapat yang mengemuka hingga di media sosial ini awalnya disebabkan perdebatan keduanya terkait pembangunan kilang minyak di Blok Masela. Padahal, pengelolaan blok migas ini membutuhkan kepastian dari pemerintah segera.
Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai kepastian yang tak kunjung diberikan pemerintah pada pengajuan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha hulu minyak dan gas di Indonesia.
Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah mengatakan secara umum kondisi industri hulu saat ini sedang sakit. Di negara lain, cara ekstrem seperti menutup lapangan hingga menerima kenyataan berada di ambang kebangkrutan menjadi kenyataan. Harga minyak yang membuat industri hulu terpukul ternyata bukan menjadi satu-satunya hal yang menghambat kepercayaan diri pelaku usaha.
Dalam konteks kepastian usaha, lambannya keputusan pemerintah terhadap Blok Masela menjadi kekhawatiran. Blok Masela, katanya, bukanlah proyek yang baru diajukan. Sejak 1998, investor yang tertarik telah menyatakan komitmennya. Namun, komitmen tersebut ternyata tak dilihat sebagai stimulus positif, justru menjadi pemantik gaduh politik yang melunturkan rasa optimistis.
"Blok Masela ini proyek yang sudah lama sekali dibahas di BP Migas, SKK Migas, dan pemerintah soal rencana pengembangannya. Kok setelah sekian tahun dipertanyakan lagi? Itu yang menjadi kekhawatiran," ujarnya saat dihubungi Bisnis/JIBI, Kamis (3/3/2016).