by Adhik Kurniawan - Espos.id News - Kamis, 6 Juni 2024 - 15:56 WIB
ESPOS.ID - Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar atau karib disapa Gus Yusuf, saat memberi sambutan di acara Pembekalan Bakal Calon Kepala Daerah (Bakacada) di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang, Kamis (6/6/2024). (Solopos.com/Adhik Kurniawan).
Esposin, SEMARANG -- Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang karib disapa Cak Imin, enggan mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaaan.
Pria yang juga merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 pada Pilpres 2024 itu berdalih hal itu dilakukan demi menjaga iklim politik di Tanah Air tetaap kondusif dan tidak terjadi kesalahpahaman.
"Saya tidak dalam kapasitas mengomentari itu [izin tambang untuk ormas keagamaan]. Nanti salah paham," ujar Cak Imin seusai acara Pembekalan Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang, Kamis (6/6/2024).
Sementara itu, dalam acara pembekalan bakal calon kepala daerah dari PKB itu, pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, itu juga meminta kader PKB yang nantinya memenangi pilkada untuk tegak lurus dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sementara itu, dalam acara pembekalan bakal calon kepala daerah dari PKB itu, pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, itu juga meminta kader PKB yang nantinya memenangi pilkada untuk tegak lurus dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“PKB tegaskan, siapa yang terpilih di Pilkada 2024, harus satu garis lurus dengan kepemimpinan nasional. Dan sudah saya sampaikan ke Pak Prabowo, kalau Pilkada terpilih kebetulan calon PKB, tak perlu khawatir, curiga atau apapun. Kita ikuti garis kepemimpinan [nasional],” seru Cak Imin.
Intruksi mengikuti presiden terpilih, lanjut Cak Imin, bertujuan untuk membantu percepatan peran ekonomi hingga pembanguann di Indonesia. Dampaknya, rakyat bisa lebih sejahtera dan makmur di masa mendatang.
Cak Imin juga meminta tiap bakal calon kepala daerah untuk mengampanyekan politik pemberdayaan yang bersifat janka panjang dan bukan memakaai politik penyelesaian yang bersifat jangkaa pendek. Oleh karena itu, tiap bakal calon harus menguasai isu strategis wilayah.
“Karena kalau jangka pendek gampang, penting rakyat senang, seperti politik sembako itu bukan strategis, jangka panjang adalah strategis pemberdayaan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Cak Imin juga menyampaikan kepada setiap pimpinan partai di daerah untuk tak terbatas di koalisi pilpres. Artinya, setiap pimpinan PKB di daerah boleh berkoalisi dengan partai manapun.
Hingga kini sudah ada sekitar 3.000 bakal calon kepala daerah yang telah mendaftar di PKB dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dari jumlah sebanyak itu, akan diseleksi dan dipilih sekitar 550 calon.