by Nugroho Meidinata - Espos.id News - Senin, 17 Februari 2020 - 20:46 WIB
ESPOS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan M. Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (5/2/2020). (Bisnis-Muhammad Khadafi)
Esposin, SOLO -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Jokowi untuk mengunjungi Kediri, Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, Pramono Anung khawatir Jokowi akan bernasib sama dengan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang lengser dari jabatannya pada 2001 seusai melancong ke kota terbesar ketiga di Jatim ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai Demokrat, Andi Arief, menilai ada pesan mendalam mengenai larangan tersebut. Ia menilai pemerintahan Presiden Jokowi sedang dalam tekanan yang sulit.
Kisah Musisi Metal Jaga Eksistensi di Kulonprogo
"Tahun 2007, SBY mengunjungi Kediri. Kunjungan kedua di tahum 2014. Pak Pramono Anung sangat mengerti bahwa tidak ada hubungan Kediri dengan pudarnya kekuasaam Pak Jokowi. Ada pesan mendalam bahwa kekuasaan Pak Jokowi sedang dalam berbagai tekanan yang tidak mudah," ucap pengguna akun media sosial Twitter Andi Arief, Minggu (16/2/2020).
Dilansir Detik.com, Senin (17/2/2020), Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang pernah dua kali melakukan kunjungan ke Kediri, yakni pada 2007 dan 2014.
Jembatan JLK di Selogiri Wonogiri Jadi Objek Wisata Dadakan, Berkah Atau Bahaya?
SBY mendatangi Kediri untuk meninjau pengungsi letusan Gunung Kelud. Pada 25 Oktober 2007, SBY yang ditemani mendiang istri, Ani Yudhoyono bertandang ke Desa Segaran, Wates, Kediri.
Saat kunjungan keduanya pada 17 Februari 2014, SBY berkunjung ke Masjid An-Nur, Pare, Kediri, untuk menengok korban letusan Gunung Kelud enam tahun sebelumnya.
Sebagai informasi, Andi Arief dikenal sebagai politikus Demokrat yang aktif di media sosial Twitter. Tercatat, dia juga sempat menanggapi kasus korupsi di asuransi pelat merah Jiwasraya.
Arena Judi di Weru Sukoharjo Digerebek, Pejudi Kocar-Kacir Dikejar Polisi
"Hasil survey (lembaga yang kredibel) menyatakan 80 % rakyat tahu ada mega korupsi Jiwasraya. Ada sekitar 63 % rakyat percaya bahwa korupsi itu ada hubungan dengan Pilpres 2019. Artinya rakyat sudah punya hipotesa, karena itu Pansus yg disetujui 65 % rakyat harus menjawab," ungkapnya, Rabu (5/2/2020).
Ia juga kerap memberikan rasa optimis kepada pemerintah terutama di bidang ekonomi.
"Ada apa Pak Jokowi dan Ibu Sri Mukyani, kenapa pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen? Meski pertumbuhan ekonomi yang baru dirilis hanya 4,97 (di bawah 5 persen), saya berharap Pak Jokowi dan para menteri tetap semangat. Jangan menyerah. Indonesia Bisa!!" imbuhnya.