by Lili Sunardi Jibi Bisnis - Espos.id News - Selasa, 27 Oktober 2015 - 10:45 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi kilang minyak. (JIBI/Antara)
Esposin, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke Amerika Serikat menjanjikan percepatan kepastian investasi untuk perbaikan iklim investasi pada proyek minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Presiden memastikan percepatan proses investasi di sektor migas setelah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan deregulasi.
Pasalnya, pemerintah telah memangkas 60% dari total perizinan yang diperlukan untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pertemuan dengan Executive Vice President Upstream Chevron James Johnson, Presiden menjelaskan percepatan penerapan paket kebijakan ekonomi, di mana 60% perizinan di sektor ESDM telah dipangkas,” katanya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Ari menuturkan dalam pertemuan tersebut juga mengapresiasi Chevron yang telah berinvestasi selama 90 tahun di Indonesia.
Apalagi, sekitar 97% dari total 40.000 karyawan Chevron di Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia, dan perusahaan berkomitmen untuk terus membangun kemampuan sumber daya manusia di wilayah operasinya.
Menurut Ari, dalam kesempatan itu Menteri ESDM Sudirman Said juga memastikan pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memiliki mekanisme yang lebih cepat untuk memberikan kepastian kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Chevron sedang melakukan penyesuaian penghitungan investasi di proyek Indonesia Deep Water Development ayau IDD, karena anjloknya harga minyak dunia.
“Menteri ESDM memastikan pemerintah akan langsung merespon POD [Plan of Development] yang diajukan Chevron untuk proyek IDD, karena SKK Migas sudah memiliki mekanisme yang lebih cepat untuk memberikan kepastian,” ujar dia.
Chevron Indonesia berupaya agar dapat memproduksi gas dari Proyek IDD tahap pertama pada 2016. Pasalnya, perusahana telah menyelesaikan pengeboran pengembangan di Lapangan Bangka.
Adapun pengembangan IDD tahap kedua di Gendalo-Gehem, masih menunggu penyesuaian POD dan persetujuan pemerintah terhadap perubahan tersebut.
Pasalnya, keekonomian dan investasi yang diperlukan untuk wilayah kerja tersebut berubah setelah anjloknya harga minyak dunia.