by Ashari Purwo Jibi Bisnis - Espos.id News - Jumat, 1 Mei 2015 - 21:30 WIB
Esposin, JAKARTA— Buruh menganggap komitmen pemerintahan Jokowi-JK melindungi buruh nol besar. Mereka menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla belum komitmen untuk menyelesaikan masalah buruh outsourcing atau alih daya.
Ahmad Ismail, Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, mengatakan meski sudah berjalan satu semester, pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan langkah nyata untuk.
“Terutama untuk pelarangan kebijakan alih daya BUMN sebagaimana visi-misi saat pencapresan,” katanya dalam siaran pers yang diterima JIBI/Bisnis, Jumat (1/5/2015).
“Terutama untuk pelarangan kebijakan alih daya BUMN sebagaimana visi-misi saat pencapresan,” katanya dalam siaran pers yang diterima JIBI/Bisnis, Jumat (1/5/2015).
Hal itu ditunjukkan kebiajakan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, secara terang-terangan tidak mengalokasikan anggaran di program Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi penyelesaian alih daya. Hal sama, juga terjadi pada Menteri Ketenagakerjaan.
Sejumlah nota dinas desakan dan nota pemeriksaan, tidak digubris dan tak mampu mengikat Kepatuhan BUMN untuk menjalankannya. Dan lebih ironis, Satgas alih daya BUMN yang dipimpin Kemenaker, keputusannya diabaikan.
Pengusaha Anggap Kondusif
Pada bagian lain, pengusaha menganggap Perayaan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2015 jauh lebih aman dan terkendali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), mengatakan belum ada gejolak atau aksi buruh anarkis seperti tahun sebelumnya. “Sesuai dengan pantauan HKI di sejumlah kawasan industri di Tanah Air, belum ada aksi massa yang melakukan tindakan meresahkan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat.
Aksi buruh terpusat di Jakarta, bukan lagi di kawasan industri dengan melakukan sweeping seperti tahun lalu. “Dengan demikian, kawasan industri cenderung aman dari ancaman perusakan seperti tahun lalu.”
Pada tahun sebelumnya, jelasnya, masih ada aksi buruh yang cenderung anarkis. Saat itu, massa buruh di sejumlah kawasan industri sempat berkelahi dengan penduduk setempat yang menganggap aksi buruh itu meresahkan.
Menurutnya, upaya pemerintah meliburkan May Day merupakan upaya yang tepat. “Dengan diliburkan, mayoritas buruh tidak memilih bergabung dengan aksi massa. Sekarang, buruh lebih memilih untuk menghabiskan libur dirumah bersama keluarga.”